Menko PM Muhaimin Iskandar: Masyarakat Miskin Ekstrem Harus Naik Kelas

Obsessionnews.com - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa siang (26/11). Dalam kesempatan itu, Imin melaporkan tugas dan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat yang sementara ini sudah dilakukan. Khususnya memastikan seluruh program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem, miskin, maupun rentan miskin.
Menurutnya, target pemerintah untuk tahun 2025 seluruh bantuan-bantuan dan perlindungan sosial bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, dia mengatakan, pemerintah akan membentuk paradigma baru untuk pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga:
Menko Muhaimin Iskandar: Pemberdayaan Masyarakat Butuh Kolaborasi Pemerintah Daerah
"Paradigma baru adalah menggeser penerima bantuan perlindungan sosial menjadi berdaya.
Jadi ibaratnya kenaikan kelas dari miskin ekstrem, miskin, berdaya, lalu mandiri," jelasnya.
Muhaimin menjelaskan, kondisi miskin ekstrem di Indonesia saat ini diketahui masih sekitar 2,3 juta atau 0,8 persen. Kemudian, kondisi kemiskinan sekitar 23-24 juta miskin atau masih sekitar 8,3 persen.
Dia menyatakan, pemerintah akan terus mendorong masyarakat miskin supaya bisa berdaya. Mulai dari jenis bantuan sosial ke depannya akan di evaluasi, kemudian cara kerja penyaluran dan mekanismenya.
Baca Juga:
Cak Imin Minta Gus Ipul Buka Posko Pengaduan Judi Online
"Yang lebih penting lagi, agar program-program pemberdayaan, mulai pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM, peningkatan kelas para pelaku ekonomi masyarakat, terutama ketersediaan bahan baku produksi," ungkapnya.
Selain itu, Muhaimin menerangkan, ke depannya pemerintah juga akan fokus untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kelas menengah bawah supaya bisa berdaya. Nantinya masing-masing kementerian dan lembaga terkait akan didorong untuk melakukan pelatihan, permodalan, dan pemberdayaan.
"Sehingga seluruh kementerian yang melakukan pelatihan, akan terstandarisasi, sehingga pelatihan tidak seremonial, tapi pelatihan betul-betul memberdayakan. Seluruh permodalan kita konsolidasikan," jelasnya. (Erwin)