Obsessionnews.com - Kinerja tiga institusi penegak hukum sejak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober lalu, cukup berwarna. Kejagung mampu mengungkap makelar kasus (markus) di Mahkamah Agung (MA), Polri meringkus sindikat mafia judi online di Kementerian Komdigi sementara KPK tak mampu mengusut gratifikasi jet pribadi Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Kabar buruk kinerja KPK disampaikan pimpinan antirasuah itu yakni Nurul Ghufron. Dia menyebut laporan dari Deputi Pencegahan menyimpulkan fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaesang bersama istri Erina Gudono pelesiran ke AS bebas unsur gratifikasi.

Baca Juga:
Kasus Private Jet Kaesang Belum Lepas Landas…

"Deputi bidang pencegahan menyampaikan ini bukan gratifikasi," kata Ghufron di Kantor Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/11).

Menurut Ghufron, hasil telaah bidang gratifikasi menyimpulkan bahwa Kaesang bukan penyelenggara negara. Kaesang juga sudah memberi klarifikasi mengenai jet pribadi itu. KPK tidak menyinggung Kaesang memiliki kemudahan memanfaatkan fasilitas mewah karena memiliki status anak Jokowi yang ketika kasus ini mencuat menjabat Presiden ke-7 RI.

Baca Juga:
Kasus Zarof Ricar Harus Mengalir Sampai Jauh...

Pernyataan Ghufron praktis menutup aspirasi sejumlah tokoh yang menuntut KPK mampu mengusut dugaan korupsi keluarga Jokowi. Para tokoh yang terdiri atas unsur mantan pimpinan KPK seperti Abraham Samad dan Saut Situmorang telah mendatangi kantor badan antikorupsi menyampaikan aspirasi itu.

KPK yang dalam lima tahun terakhir citranya terpuruk, kalah gesit dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mampu mengungkap perkara kakap. Belakangan Kejagung mengusut perkara korupsi vonis bebas Ronald Tannur hingga meringkus markus di MA yakni Zarof Ricar.

Baca Juga:
Kasus Tom Lembong Bikin Gerindra Was-was

Kejagung juga mengusut perkara korupsi impor gula dengan menersangkakan Tom Lembong. Terlepas dari kontroversi yang muncul, Kejagung masih membuktikan memiliki daya gedor memberantas ketidakberesan hukum.

Polri juga demikian. Belum lama ini Polri dan Polda Metro Jaya mengungkap praktik judi online yang melibatkan 11 pegawai Kemkomdigi. Mereka yang ditersangkakan membina ribuan situs judol. Menkomdigi Meutya Hafid harus memberi laporan langsung kepada Prabowo mengenai kasus ini.

Baca Juga:
Kementerian Sarang Judi Online, Menteri Meutya Hafid Mampu Bersih-bersih?

Abraham Samad ketika bersama para tokoh lain mendatangi Kantor KPK, Jakarta, pada Kamis (31/10) mengatakan, selain kasus gratifikasi private jet, KPK juga harus mengungkap perkara Blok Medan yang menyasar menantu Jokowi yakni Bobby Nasution. Jokowi juga memiliki kasus yang sudah dilaporkan yakni, menghalangi penyidikan perkara e-KTP.

"Walaupun tidak bisa memberikan kepastian rentang waktu menyelesaikan perkara itu, tetapi dia berjanji akan menyelesaikan. Itu janji pimpinan KPK," kata Samad. (Erwin)