Saudi Serukan Negara-negara OKI Beri Sanksi kepada Negara yang Nista Alquran

Saudi Serukan Negara-negara OKI Beri Sanksi kepada Negara yang Nista Alquran
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyerukan kepada negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk bersatu dalam upaya mengambil langkah-langkah praktis dan efektif untuk menghadapi protes yang melibatkan penodaan Alquran. Pangeran Faisal mengatakan, kebebasan berekspresi harus menjadi nilai moral yang menyebarkan rasa hormat dan hidup berdampingan di antara orang-orang dan bukan alat untuk menyebarkan kebencian. Oleh karena itu OKI harus memberikan sanksi kepada negara yang membiarkan warganya melakukan penodaan/penistaan terhadap Alquran. Dia berbicara pada pertemuan luar biasa OKI pada hari Senin (31/7/2023), untuk membahas insiden berulang di mana salinan Alquran telah dinodai di Swedia dan Denmark. Pangeran Faisal mengatakan, organisasi tersebut bertanggung jawab untuk membela nilai-nilai toleransi dan perdamaian, melindungi dan menyebarkan citra Islam yang sebenarnya, serta menolak dan memerangi intoleransi dan ekstremisme. Ia menegaskan, upaya negara-negara OKI menghasilkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi resolusi pada 12 Juli yang mengutuk dan menolak keras setiap advokasi dan manifestasi kebencian agama, termasuk tindakan penodaan Alquran yang dilakukan secara publik dan direncanakan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa kebebasan berekspresi harus menjadi nilai moral yang menyebarkan rasa hormat dan hidup berdampingan di antara orang-orang dan bukan alat untuk menyebarkan kebencian dan bentrokan antar budaya. Ditegaskan pula, perlunya menyebarkan nilai-nilai toleransi dan moderasi, serta menolak segala bentuk praktik yang menimbulkan kebencian, kekerasan, dan ekstremisme. Pangeran Faisal memperbarui kecaman keras Kerajaan atas insiden penodaan Alquran, menekankan bahwa tindakan provokatif ini tidak dapat diterima dengan alasan apa pun. Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha meminta Swedia dan Denmark untuk mencegah penodaan Alquran dan menyatakan kekecewaannya bahwa sejauh ini tidak ada tindakan yang diambil dalam hal ini. “Sangat disayangkan bahwa otoritas terkait yang mengklaim kebebasan berekspresi terus memberikan izin untuk mengulangi tindakan tersebut yang bertentangan dengan hukum internasional, dan hal ini menyebabkan kurangnya rasa hormat terhadap agama,” kata Taha dalam sambutannya dalam pertemuan tersebut. Serangkaian penodaan Alquran publik baru-baru ini oleh segelintir aktivis anti-Islam di Denmark dan Swedia telah memicu demonstrasi kemarahan di negara-negara Muslim. Sebelumnya pada hari Senin, lebih banyak pembakaran Alquran terjadi di Swedia dan Denmark ketika pemerintah kedua negara Nordik mengatakan bahwa mereka sedang memeriksa cara untuk secara hukum membatasi tindakan semacam itu dalam upaya untuk mengurangi ketegangan yang meningkat dengan negara-negara OKI. Pada  Minggu Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan, bahwa pemerintah akan berusaha untuk melarang penodaan Alquran atau kitab suci agama lainnya di depan kedutaan asing di negara Nordik tersebut. Dia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan penyiar publik Denmark DR bahwa pembakaran kitab suci hanya berfungsi untuk menciptakan perpecahan di dunia yang sebenarnya membutuhkan persatuan. (ArabNews/Red)