Obsessionnews.com - Anggota DPD dari perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) Zainal Arifin A.md, Kep mengajak masyarakat Kalimantan khususnya untuk menjaga kondusifitas jelang Pemilu 2024. Apapun perbedaan politik di masyarakat, ia meminta harus disikapi dengan bijaksana.

Zainal membeberkan, selayaknya pesta demokrasi, Pemilu 2024 sebagai ajang untuk memilih pemimpin pilihan rakyat harus disambut oleh seluruh elemen bangsa dengan suka cita. Karenanya, untuk membangun suasana tersebut, masyarakat perlu bersikap dewasa dalam menyambut tahun politik.

“Pemilu yang sehat artinya berjalan sesuai konstitusi dan perundangan. Proses atau tahapan penyelenggaraan berlangsung sesuai asas dan prinsip Pemilu yang sehat. Komunikasi kontestasi dan peserta Pemilu juga sehat diruang publik supaya mendidik masyarakat menjadi pemilih cerdas,” ujar Zainal saat menggelar sosialisasi empat pilar di Kota Samarinda, dengan Pengurus dan Pendeta Gerja Kemah Injil Indonesia pada Minggu 26 Februari 2023.

Lebih lanjut, Zainal mengingatkan kepada peserta dan masyarakat agar tidak merusak apa yang seharusnya terjadi dalam Pemilu. Seperti menghindari upaya-upaya negatif berupa hoaks, ujaran kebencian, mendeskriditkan bahkan menjelek-jelekkan orang lain. Terpenting, lanjutnya, mengikuti tahapan dengan tidak melanggar ketentuan yang ada.

“Demokrasi adalah pesta rakyat, jangan sampai dirusak oleh tindakan dan perbuatan yang justru mencederai demokrasi itu sendiri. Perbedaan jangan dampai menjadi konflik antar masyarakat, sehingga dengan sosialisasi ini bisa menciptakan suasana kondusif. Kita harapkan pilihan masyarakat nantinya bisa berjuang untuk wilayahnya serta bangsa dan negara,” serunya.

Menurutnya sifat untuk menghargai dan menghormati perbedaan di masyarakat merupakan wujud dari aktualisasi dari Sila ke 2, yakni Kemusiaan yang Adil dan Beradab. "Pancasila mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati perbedaan, pluralisme, demi keutuhan atau persatuan bangsa Indonesia," tuturnya.

Sosialisasi PIP dan KIP

Pada kesempatan itu, Zainal juga turut mensosialisasikan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menjelaskan ada dua kategori peserta didik yang berhak menerima PIP, yakni, pertama,siswa yang berasal dari keluarga yang tercatat di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

“Di DTKS itu ada 10 kategori atau desil dan yang berhak menerima PIP adalah pada desil 1-4,yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin, “ tutur Zainal.

Kategori kedua adalah masyarakat miskin atau rentan miskin namun karena berbagai hal tidak tercatat di DTKS, dan lantas diusulkan oleh dinas pendidikan atau pemangku kepentingan, seperti DPR/DPD atau Lembaga lainnya.

Bagi masyarakat yang ingin melanjutkan kuliah, pemerintah, kata Zainal, juga telah menyediakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pendaftaran KIP Kuliah 2023 dimulai pada 14 Februari hingga 31 Oktober 2023.

Pendaftaran KIP Kuliah 2023 bersamaan dengan dimulainya pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2023 yang dimulai pada 16-27 Februari 2023.

Pendaftar KIP Kuliah merupakan siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid.

"Dengan program KIP ini pemerintah terus mendorong kepada para siswa untuk jangan berhenti sekolah setelah lulus SMA atau SMK saja, tetapi harus berani melanjutkan kuliah di perguruan tinggi," terangnya.

Zainal turut mengingatkan perguruan tinggi untuk tidak lagi menarik biaya apapun dari mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Menurutnya, dalam mekanisme KIP Kuliah Merdeka, biaya pendidikan dan biaya hidup sudah disesuaikan sehingga perguruan tinggi tidak perlu lagi menarik biaya dari mahasiswa penerima KIP kuliah, termasuk biaya praktikum. (Al)