Obsessionnews.com - Para kader dan pengurus Padepokan Kosgoro 57 banyak yang menyarankan Pemilu dilaksanakan pada 17 Februari 2027. Hal disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Padepokan Kosgoro 57 Romo Ispono SY pada saat acara pagelaran wayang kulit peringatan HUT Kosgoro 57 di Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/12) malam.

Ispono menyampaikan, pada saat rapat Pimpinan Pusat Padepokan Kosgoro 57 pada 10 November 2022 di Malang, sudah ada beberapa kader dan pengurus yang menyampaikan wacana agar Pemilu baiknya dilaksanakan pada 17 Februari 2027 yang bertepatan pada hari Rabu Kliwon sesuai terawangan para ahli spiritual Kosgoro 57.

"Dengan pertimbangan pada tahun 2023 akan memasuki tahun politik, sedangkan kondisi masyarakat yang baru saja terdampak Covid-19 masih mengalami kesulitan dibidang ekonomi, kesehatan. Pangan dan kondisi sosial politik yang belum kondisif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," ujar Ispono.

Rdwan Hisjam selaku Ketua Dewan Pembina Padepokan Kosgoro 57 mengatakan, dengan adanya wacana tersebut maka, pihaknya akan melakukan konsultasi atau pembahasan dengan sesepuh dan pinisisepuh Padepokan Kosgoro 57 seperti Muchdi PR dll. Sebab, wacana yang disampaikan Ketua Padepokan Kosgoro belum menjadi keputusan atau kebijakan yang resmi.

"Selain itu nanti juga akan kita bahas dengan para pembina budaya Kosgoro 57 yang berjumlah 20 orang. Apa yang menjadi aspirasi dari kader dan pengurus tentu kita terima, dan akan diputuskan secara resmi apakah diterima atau tidak dengan belbagai pertimbangan dari semua pihak," ujar Ridwan saat di acara wayangan Padepokan Kogoro 57, di Malang, (11/12) dini hari.

Kemudian hasilnya juga akan disosialisasikan dengan para anggota DPR, MPR, DPD dan juga pemerintah. "Sehingga pada saatnya nanti akan diumumkan secara resmi keputusan dari Pimpinan Pusat Padepokan Kosgoro 57 mengenai wacana pelaksanaan Pemilu di tahun 2027, saya selaku Ketua Dewan Pembina akan melakukan konsultasi lebih dulu," terang Ridwan.

Namun secara pribadi, Ridwan menyampaikan jika Pemilu diundur pada 2027 bukan sesuatu yang tabu. Pemerintah Indonesia pernah melakukan perubahan jadwal pemilu selama dua kali. Pertama Pemilu pernah mundur tiga tahun, yakni pada 1968, diundur menjadi tahun 1971.

"Kemudian kita juga pernah maju, yaitu Pemilu 2022 maju tiga tahun jadi Pemilu 1999, karena waktu itu Reformasi, ada kondisi sosio politik yang mengharuskan Pemilu diajukan. Jadi saya kira terkait usulan perubahan jadwal Pemilu bukan sesuatu yang tabu," terang Ridwan.

Jika wacana tentang perubahan jadwal Pemilu diterima oleh banyak masyarakat kata Ridwan, nanti tinggal disesuaikan tata aturan atau regulasinya. Yang terpenting menurut dia, tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

"Kalau itu maslahat untuk masyarakat Indonesia kenapa tidak. Tapi kalau itu membuat masyarakat menjadi terpecah belah, maka tentunya kita harus mencari jalan lain," terangnya.

Secara pribadi, Ridwan sendiri menilai adanya perubahan jadwal Pemilu dianggap wajar. Sebab, pada 2023 ini sudah masuk tahun politik, jangan sampai ketegangan atau tensi antara pendukung bakal calon, serta kader dan pengurus partai justru membuat kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit, terlebih Indonesia masih berusaha bangkit untuk pulih dari krisis akibat Covid-19.

"Jadi saya kira terkait usulan itu wajar saja, masuk akal, karena ini memang tahun politik rawan sekali terjadinya gesekan di masyarakat yang justru akan berimbas pada perekonomian masyarakat yang semakin sulit. Artinya memang belum benar-benar kondusif, sehingga perlu banyak pertimbangan," jelasnya. (Al)