Jakarta, obsessionnews.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita belum dapat menepati janjinya dalam menstabilkan harga minyak goreng (migor). Hal ini sekaligus mengindikasikan pemerintah memang tidak mampu mengatasi ulah mafia atau para pengusaha migor. Untuk itu PKS mendesak Menperin meminta maaf kepada publik atas kinerjanya yang belum dapat menepati janji. Hal itu diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI dari dari Fraksi PKS Mulyanto yang dikutip dari keterangan tertulis Humas Fraksi PKS DPR RI, Rabu (6/4/2022).   Baca juga:Janji Pemerintah Subsidi Harga Minyak Goreng, Akmal: Hanya Isapan Jempol Belaka!Perintah Kapolri kepada Semua Kapolda: Cek Ketersediaan Minyak Goreng Jelang RamadhanPadepokan Kosgoro 57 Dukung Megawati Terkait Polemik Minyak Goreng     “Untuk kesekian kalinya janji Menperin kembali diingkari. Terbukti tanggal 4 April, sesuai waktu yang dijanjikan, migor curah tidak aman terkendali. Sebelumnya Menperin berjanji, bahwa paling lambat pada tanggal 4 april di awal bulan Ramadan soal migor ini sudah dapat dituntaskan. Namun kenyataannya sangat berbeda,” ujar Mulyanto. Berdasarkan pantauan PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) Nasional (Senin, 4 April) harga rata-rata nasional migor curah adalah seharga Rp.20.050 per kg. Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing harga migor curah sebesar Rp. 23.350;Rp. 22.800;Rp. 20.200;dan Rp. 20.900,- per kg. Angka ini masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sebesar Rp. 15.500 per kg. Artinya migor curah masih belum aman-terkendali, bahkan dalam minggu ini malah teramati cenderung naik. Menurut Mulyanto, bisa jadi angka-angka produksi yang disampaikan pengusaha nakal hanya fiktif belaka. Sementara dana subsidi yang dipakai untuk menutupi harga keekonomian tersebut menguap. Kalau ini yang terjadi, maka jelas telah merugikan keuangan negara. Karenanya pantas untuk diusut tuntas dan ditindak tegas. “Bila tidak, maka kita akan terus menjadi bulan-bulanan permainan pengusaha nakal migor. Pemerintah terkesan disandera oleh para mafia ini, dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk menekan harga migor di bawah HET,” jelasnya. “Artinya intervensi kebijakan Pemerintah terbukti mandul. Alias Pemerintah tidak hadir dan menjadi sekedar macan ompong. Kalau ini berhasil tentu kita tidak perlu merogoh APBN untuk mengucurkan BLT (bantuan langsung tunai) sebesar Rp. 300 ribu per orang untuk bantuan migor. Program BLT ini sekaligus menunjukkan, bahwa Menperin belum berhasil dengan janji-janjinya,” tandas Mulyanto. Terbukti sampai hari ini harga migor curah masih melampaui HET dan bahkan terus meningkat. “Di DKI Jakarta saja harga migor curah tembus angka Rp. 23.350 per kilogram. Di Bandung bahkan menembus Rp. 25 ribu, kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,” terang Mulyanto. Dia minta pemerintah harus serius menangani soal tata-niaga migor ini. Sudah terbukti adanya modus repacking migor curah menjadi migor kemasan. Ini dilakukan terdorong karena marjin harga (disparitas) antar migor curah dengan migor kemasan yang cukup lebar. “Selain tidak tertutup kemungkinan migor curah ini lari kepada pengguna yang tidak berhak seperti industri menengah dan besar atau industri perhotelan,” ungkapnya. Mulyanto mendesak Menperin meningkatkan pengawasan dan memastikan, bahwa migor murah bersubsidi ini sampai pada konsumen yang berhak dengan harga sesuai HET dan tidak disimpangkan oleh pengguna ilegal. (arh)