Militer Myanmar membantah telah melakukan kudeta mengambil alih kekuasaan di negara tersebut. Militer Juru bicara militer Myanmar mengatakan, Angkatan Bersenjata tidak melakukan kudeta, tetapi tidak punya pilihan selain mengambil alih kekuasaan karena pemilu/pemilihan presiden (pilpres) dinilai curang! Jenderal Zaw Min Tun, seperti dikutip media Spuntik, Selasa (16/2/2021), menuturkan penahanan para pemimpin pemerintahan sipil Myanmar dibenarkan dan permintaan militer agar mengusut dugaan kecurangan pemilu pada November lalu belum ditangani. "Tujuan kami adalah mengadakan pemilu dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang," kata Jenderal Zaw Min dalam konferensi pers. Ketika ditanya tentang penahanan Aung San Suu Kyi, ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Jenderal Zaw Min menegaskan para pejabat akan memutuskan masalah tersebut sesuai dengan konstitusi. "Myanmar kemungkinan akan berpegang pada konstitusi tahun 2008. Dokumen terkait konstitusi ini telah berlaku lebih dari satu dekade lalu dan diamandemen pada 2015. Konstitusi ini menyediakan sekitar seperempat kursi di parlemen untuk melayani perwira militer," jelasnya. Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan melakukan transfer kekuasaan ke Panglima Angkatan Bersenjata negara itu, Jenderal Min Aung Hlaing. (ParsToday/Red)