Myanmar, negara yang juga dikenal dengan nama Burma berbatasan dengan Bangladesh, India, China, Thailand, dan Laos. Senin dini hari (1/2/2021), militer Myanmar meluncurkan kudeta terhadap pemerintah dan mengambil alih kekusaan dengan alasan untuk menjaga stabilitas negara serta menyatakan negara dalam kondisi darurat. Kudeta yang dilakukan oleh militer, dipicu adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2020, ungkap Koordinator Sistem Informasi Unsoed Ir.Alief Einstein,M.Hum. Dosen Hubungan Internasional FISIP Unsoed Dr.Agus Haryanto,S.IP, M.Si. menegaskan, situasi Myanmar seperti yang dilaporkan oleh Media Asing saat ini tidak ada kekerasan. Tentara membolakde jalan ke ibukota, internet terganggu, dan off air, serta bank diminta untuk tutup. Sebenarnya peristiwa kudeta oleh Militer ini, jelasnya, bukan yang pertama. Sejak tahun 1962 telah dilakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil. Kudeta militer di Myanmar tersebut dikecam oleh dunia internasional, di antaranya Sekjen PBB Antonio Gutteres menyebut sebagai pukulan serius untuk reformasi demokrasi di Myanmar. Kecaman juga datang dari Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Namun bagi Agus Haryanto yang tentu menarik untuk ditunggu adalah bagaimana respon negara-negara ASEAN. Selama ini ASEAN memiliki prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Negara - negara anggota ASEAN juga merupakan tetangga dekat bagi Myanmar. Wakil Sekjen Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIH) ini memaparkan, tentu menarik jika kita bandingkan dengan kudeta juga yang terjadi di Thailand beberapa kali. "Dan dengan ASEAN menganggap ini sebagai urusan dalam negeri yang tidak bisa dicampuri, sejauh ini kudeta di negara - negara di Asia Tenggara dapat terus menjalankan roda pemerintahan," tandas ahli Politik Luar Negeri FISIP Unsoed ini. (Red)