Myanmar baru menikmati satu dekade terakhir di alam demokrasi setelah hampir 50 tahun di bawah kekuasaan militer. Para anggota parlemen Myanmar akan mulai bekerja pada Senin (1/2/2021), sesi baru sejak partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi meraih kemenangan mutlak pada pemilihan umum (pemilu) November lalu. Namun militer Myanmar yang sangat kuat mempertanyakan validitas kemenangan tersebut. Selama berminggu-minggu, militer menuduh terjadinya kecurangan besar dalam pemilu. Kepala staf angkatan darat, Jenderal Min Aung Hlaing, orang paling kuat di negara itu, menolak meredakan kekhawatiran bahwa militer bersiap melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan dan menyatakan konstitusi dapat dicabut dalam sejumlah keadaan. Komisi pemilihan umum Myanmar sendiri mengatakan pemilu diselenggarakan secara bebas dan adil. Keamanan di ibu kota Naypidaw ketat pada Jumat (29/1), dengan pengerahan polisi dan jalan-jalan ditutup dengan pagar dan kawat berduri. Sejumlah kedutaan asing di Myanmar termasuk Amerika Serikat, Inggris dan perwakilan Uni Eropa mendesak Myanmar "mematuhi normal demokrasi". Sementara Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres, mengatakan ia mengikuti perkembangan di negara itu dengan sangat khawatir, menyusul laporan bahwa militer kemungkinan menyiapkan kudeta. (Red) Sumber: BBC News