Donald Trump yang sudah di penghujung masa tugasnya sebagai presiden Amerika Serikat (AS), bakal terancam tuntutan hukum akibat ulah si Taipan Real Estate ini. Setelah gagal dalam upaya hukumnya membalikkan kekalahannya dalam pemilu 3 November lalu dari Joe Biden -yang pada Senin (14/12/2020), memenangkan pemungutan suara Electoral College secara resmi, Trump akan kembali memasuki kehidupan pribadi pada 20 Januari dengan sejumlah kemungkinan. Antara lain, menjalankan kampanye pencalonannya untuk pemilu presiden 2024. Atau, memulai dunia baru di jalur media. Tetapi rencana ini dibayang-bayangi ancaman tuntutan hukum dan tantangan bisnis. Hanya satu hal yang pasti, kehausan Trump akan sorotan publik akan memastikan dia tidak mengikuti jejak presiden masa lalu seperti George W Bush, yang diam-diam mulai melukis, atau Jimmy Carter dengan kegiatan aktivitas globalnya. Masa depan Trump, seperti masa kepresidenannya, kemungkinan besar akan keras, hiruk pikuk, penuh cemooh dan ejekan. Ini juga tidak akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia menghadapi berbagai tuntutan hukum perdata dan pidana terkait bisnis keluarganya dan aktivitasnya sebelum dia menjabat, yang dapat dipercepat begitu dia kehilangan perlindungan hukum yang biasa diberikan kepada penghuni Oval Office. Trump yang berubah menjadi bintang TV sedang mempertimbangkan banyak manuver untuk mempertahankan sorotan publik. Kepada para pendukungnya, Trump mengatakan sedang mempertimbangkan untuk kembali nyapres. Hingga kini, dia masih menolak mengakui kekalahannya dalam pemilihan dan terus membuat klaim tak berdasar atas penipuan dalam pilpres. Dia bahkan menyatakan tidak akan menghadiri pelantikan Biden dan mengumumkan pencalonannya pada 2024 di hari pelantikan Biden. Namun, keputusan itu dinilai bakal mempersulit jalan politik bagi sejumlah politisi Republik lainnya yang juga mempertimbangkan pencalonan pada 2024. Di antaranya, Wakil Presiden Mike Pence, bekas Duta Besar PBB Nikki Haley dan Senator Marco Rubio dan Tom Cotton. Tapi, menjegal jalan orang adalah hal yang biasa dilakukan Trump. Lagi pula, Trump memang punya kesempatan untuk dipilih dua kali. Grover Cleveland adalah satu-satunya presiden AS yang menjabat selama dua periode secara tidak berturut-turut. Dia meninggalkan Gedung Putih pada 1889 setelah dikalahkan untuk pemilihan ulang dan kembali terpilih pada 1893. Trump telah membentuk komite politik yang akan mengumpulkan uang dan menggunakan pengaruh di partai, setelah dia meninggalkan jabatannya sebagai presiden. Keinginan Trump mempertahankan pengaruh politiknya juga terbukti dalam dukungannya baru-baru ini terhadap sekutu dekatnya Ronna McDaniel untuk masa jabatan berikutnya sebagai Ketua Komite Nasional Republik (RNC). Anggota RNC akan memberikan suara pada akhir Januari tentang apakah akan mempertahankan McDaniel sebagai ketua. Bekas bintang TV "The Apprentice," Trump juga telah membahas beberapa kemungkinan usaha media baru untuk membuatnya tetap menjadi sorotan publik. Sumber dekat Trump mengatakan kepada Reuters Selasa (15/12) lalu, Trump bisa saja kembali ke dunia media. Tapi, media bisa saja menusuknya dari belakang. Atau, Trump juga bisa saja berkolaborasi dengan jaringan TV kabel konservatif seperti One America News Network atau Newsmax, yang keduanya sangat fokus menampilkan Trump secara positif. Trump juga telah berdiskusi dengan penasihatnya tentang rencana memulai perusahaan media sosial untuk bersaing dengan Twitter Inc, yang telah berulang kali memposting peringatan konten di Tweet-nya yang membuat tuduhan tidak berdasar tentang kecurangan pemilu. Tetapi Trump punya masalah keuangan yang signifikan, termasuk pukulan pada merek bisnisnya seperti bisnis real estate yang terpukul karena pandemi Covid-19. Forbes memperkirakan pada September, kekayaan bersih Trump turun sekitar 600 juta dolar AS pada tahun sebelumnya, menjadi 2,5 miliar dolar AS. The New York Times melaporkan Trump secara pribadi telah menjaminkan 421 juta dolar AS dari hutang perusahaannya. Begitu dia meninggalkan jabatannya, Trump juga harus melawan beberapa masalah hukum, semuanya menjadi lebih berbahaya karena dia akan kehilangan perlindungan hukum yang diberikan kepada presiden yang sedang menjabat. Pengacara Distrik Manhattan Cyrus Vance pun telah melakukan investigasi terhadap Trump dan perusahaan keluarga, Trump Organization. Penyelidikan awalnya berfokus pada pembayaran uang tutup mulut yang dilakukan sebelum Pemilu 2016 kepada dua wanita yang mengatakan mereka melakukan hubungan seksual dengan Trump, meski dibantah oleh sang presiden. Tetapi Vance, yang merupakan seorang pendukung Demokrat, menyarankan dalam pengajuan pengadilan baru-baru ini, bahwa penyelidikan telah diperluas dan sekarang dapat fokus pada penipuan bank, pajak dan asuransi, serta pemalsuan catatan bisnis. Namun Trump menyebut kasus itu pelecehan bermotif politik. Jaksa Agung New York Letitia James, yang juga seorang Demokrat, memiliki investigasi penipuan pajak aktif terhadap Trump dan perusahaan keluarga yang dimulai setelah mantan pengacaranya, Michael Cohen mengatakan kepada Kongres, bahwa presiden menaikkan nilai aset untuk menghemat uang untuk pinjaman dan asuransi dan mengempiskannya untuk mengurangi pajak real estat. Namun lagi-lagi, Organisasi Trump berpendapat, kasus tersebut bermotif politik. Penyelidikan tersebut adalah penyelidikan perdata, yang dapat mengakibatkan sanksi finansial tetapi tidak bisa dipenjara. Trump juga menghadapi tuntutan hukum pencemaran nama baik yang terpisah terkait dengan dugaan pelecehan seksual, yang keduanya dibantah, diajukan oleh dua wanita. Yakni E Jean Carroll, mantan penulis majalah Elle, dan Summer Zervos, kontestan 2005 di "The Apprentice." Mary Trump, keponakan presiden, juga telah mengajukan gugatan yang menuduhnya dan dua anggota keluarga melakukan penipuan dan konspirasi untuk mencabut bagiannya dari kerajaan real estat keluarga. Trump juga dapat menghadapi tuntutan pidana yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS atas tuduhan penggelapan pajak penghasilan federal. The New York Times baru-baru ini melaporkan, Trump membayar 750 dolar AS dalam bentuk pajak penghasilan federal pada 2016 dan 2017. Namun Trump menolak laporan tersebut. (rmco/red)