Jakarta, Obsessionnews.com  -Pemerintah saat ini sangat concern terhadap penanganan dan pengelolaan sampah plastik. Pasalnya sampah plastik saat ini dinilai sudah sangat meresahkan karena sudah merusak lingkungan baik di darat atau di laut. Sampah-samaph tersebut mengakibatkan berbagai persoalan serius sehingga perlu disikapi dengan tepat.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves), Luhut B. Pandjaitan menyatakan, bahwa untuk penanganan sampah plastik dibutuhkan aksi yang lebih dari biasanya. Menurutnya kolaborasi antara publik dengan swasta dan juga pemerintah adalah suatu kemitraan yang inklusif yang harus dilakukan.  Apalagi saat ini perusahaan juga dituntut untuk berperan lebih besar dalam upaya pengurangan produksi sampah plastik melalui konsep Extended Producer Responsibility (EPR). Sebuah konsep yang  diharapkan dapat menerapkan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, dengan terbukanya lapangan kerja baru.

“Kerja bersama antara publik, pemerintah dan swasta dituntut lebih besar lagi saat ini. Kami pun telah melaksanakan program RDF Cilacap dan akan diikuti oleh kota-kota lainnya. Diharapkan hal ini pun dapat membuka lapangan kerja lebih dari 120.000 dalam industri daur ulang ini, serta 3,3 juta pekerja informal pendukungnya,” ujar Luhut saat meluncurkan program Packaging Recovery Organization (PRO) yang digelar bersama PRAISE (Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment) atau Asosiasi Untuk Kemasan dan Daur Ulang Bagi Indonesia yang Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (25/08/2020).

Luhut menegaskan bahwa pemerintah berulang kali menyampaikan komitmen kuat untuk mengambil langkah-langkah yang tidak biasa. Diperlukan pendekatan perubahan sistem dalam memerangi sampah plastik serta polusi yang ditimbulkannya.

Dijelaskannya dalam rencana implementasi pilot proyek PRO di Surabaya dan Bali yang mulai dilaksanakan tahun 2020 ini. Ia pun menghimbau kepada Pemerintah Daerah agar dapat mendukung inisiatif ini. Sudah tercatat lebih dari 7.000 bank sampah yang tersebar di seluruh Indonesia yang disiapkan untuk menyukseskan program tersebut.

"Sebagai contoh, Bank Sampah Induk di Lombok memiliki nasabah lebih dari 2.000 KK, mereka telah berhasil memilah, mengumpulkan, dan menjual sampah plastik sejumlah 50 ton/tahun. Bank sampah ini perlu dibina sebagai salah satu simpul dari ekonomi sirkular, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelasnya. (Has)