Jakarta, Obsessionnews.com - Kementerian Luar Negeri RI segera mendesak Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengagendakan sidang darurat menyikapi peta jalan damai Israel-Palestina usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB tugas Dewan Keamanan adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulis yang diterima obsessionnews.com, Rabu (29/1/2020). “Apa yang terjadi di Kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina, di mana Amerika dan Israel dalam membuat peta sepihak jalan damai yang berbau konspirasi dua orang yang bermasalah di negerinya masing-masing itu perlu segera dibahas dalam agenda DK-PBB. Karena hal tersebut dapat mengancam perdamaian internasional,” kata Kharis .   Baca juga:Kharis Apresiasi Keberhasilan Indonesia Desak DK PBB Terkait Pemukiman Israel Ilegal di PalestinaKharis Tegaskan Indonesia Akan Terus Bela Rakyat PalestinaKharis: Semoga Forum Pengungsi Global Menjadi Solusi Mengatasi Ledakan Pengungsi DuniaIsrael Biadab! Indonesia Harus Selamatkan Rakyat Palestina   Halaman selanjutnya Menurut legislator Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini, apa yang dilakukan oleh Trump yang saat ini terancam pemakzulan dan Netanyahu yang terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang didakwakan kepadanya di pengadilan Israel, jelas sebagai upaya konspirasi kotor yang membahayakan perdamaian dunia. “Peta buatan AS dan Israel ini jelas menjadi ketegangan baru bagi keamanan kawasan. Presiden Palestina jelas menolak usulan sepihak itu, dan  wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi saat ini,” terang Kharis. Perlu diketahui Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia sempat memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei 2019 dan Agustus/September 2020 akan kembali menjabat. Setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan. “Indonesia harus mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB. Banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika, seperti status Yerusalem yang dijadikan ibukota sepihak oleh Israel, pemukiman ilegal di Tepi Barat yang mencaplok tanah Palestina, dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel sangat jelas sekali ini menjadi peta yang merusak perdamaian di Palestina. Indonesia harus menolak itu,” tegas Kharis. (arh)