Medan, Obsessionnews.com - Sebagai provinsi dengan angka prevalensi tertinggi kedua di Indonesia, Sumatera Utara (Sumut) kembali menjadi lokasi yang dituju Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyamaan pandangan dalam penerapan Pasal 127 tunggal Undang-Undang Narkotika terkait dengan asesmen terpadu. Sejumlah narasumber baik dari kalangan profesional dan instansi pemerintah dihadirkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BNN dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)   di Hotel Cambridge, Medan. Adapun salah satu narasumber yang berasal dari BNN yakni Irjen Pol Puji Sarwono selaku Deputi Hukum dan Kerja Sama. Dalam kegiatan ini Puji mengisi materi tentang penyelenggaraan tim asesmen terpadu di Indonesia, Selasa (20/8/2019).   Baca juga:BNN-UNODC Satukan Pandangan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus NarkotikaGuru dan Siswa Harus Bisa Jadi Penggiat Anti NarkotikaKepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko   [caption id="attachment_288911" align="alignnone" width="640"] Suasana kegiatan penyamaan pandangan dalam penerapan Pasal 127 tunggal Undang-Undang Narkotika terkait dengan asesmen terpadu yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di Hotel Cambridge, Medan, Sumatera Utara, Selasa (20/8/2019). (Foto: BNN)[/caption] Dalam paparannya tersebut Puji menyampaikan beberapa hal yang menjadi urgensi dalam pelaksanaan asesmen di Indonesia. Kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang jauh melebihi kapasitas daya tampungnya sebagian besarnya merupakan kasus narkotika, dan penyebaran penyakit menular merupakan sekelumit alasan mengapa asesmen dalam penanganan kasus narkotika menjadi hal yang penting. "Dalam penanganan permasalahan narkotika, langkah-langkah yang diambil benar-benar harus bijak, karena berjuta orang telah mengalami permasalahan tersebut dan berakhir dengan kematian, serta memberikan dampak buruk yang semakin meluas," ujar Puji. Dikutip dari obsessionnews.com dari siaran pers, Selasa, dalam kesempatan tersebut Puji juga mengungkapkan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada masalah kriminal, tetapi juga berdampak pada masalah-masalah kesehatan, dan sosial. Oleh sebab itu Puji menekankan arti penting dalam membangun kerja sama dan bersinergi dalam penanganan masalah narkotika kepada seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya di Sumut. Dengan demikian diharapkan dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah bijak yang seharusnya dan sebaiknya diambil dalam penanganan permasalahan narkotika. (bnn/arh)