TKN: Seorang Calon Pejabat Publik Harus Siap Jika Asetnya Dipublikasikan

TKN: Seorang Calon Pejabat Publik Harus Siap Jika Asetnya Dipublikasikan
Jakarta, Obsessionnews.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan seorang calon pejabat publik seperti Prabowo Subianto harus siap jika asetnya dipublikasikan atau dipertanyakan. Pernyataan itu dikemukakan Arsul menanggapi laporan Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) terhadap capres nomor urut O1 Joko Widodo (Jokowi). Laporan ini karena menuding Jokowi menyerang pribadi Prabowo dengan menghina yang bersangkutan ketika debat.   Baca juga:JK yang Beri Izin Prabowo Kuasai Tanah 220.000 Hektare di KaltimBerkunjung ke Pelabuhan Tambak Lor, Jokowi Sempat Dikira Tukang ProyekDisebut Pakai Earpiece Saat Debat, Jokowi: Fitnah Nggak Bermutu   Namun demikian, Arsul mengatakan serangan Jokowi terkait lahan Prabowo tersebut tidak menyerang secara personal. Oleh karena itu, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, TKN siap mengklarifikasi jika dipanggil oleh Bawaslu. "Nanti kan setelah dikaji oleh Bawaslu lalu Bawaslu itu katakanlah memanggil atau mengundang Jokowi untuk memberikan keterangan kan bisa kami wakili, TKN-nya. Nanti saya wakili. Kita kasih keterangan," kata Arsul, Selasa (19/2/2019). Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Jokowi dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan pelanggaran pemilu, karena menyerang pribadi capres Prabowo Subianto saat debat kedua pilpres. Pelapor adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB).  Mereka menuding Jokowi menyerang pribadi Prabowo dengan menghina yang bersangkutan ketika debat. Tudingan itu mengacu pada pernyataan Jokowi yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Dalam debat, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar. Prabowo mengakui data tersebut. Namun ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara. (Has)