Indonesia Harus Inisiasi Pembentukan Tim 'Fact Finding' Muslim Uighur
Jakarta, Obsessionnews.com - Sejak beberapa hari terakhir ini isu kaum Muslim di daerah Xingjian, yang dulu dikenal dengan Turkistan Timur, menjadi isu hangat. Bahkan Jumat lalu di Jakarta terjadi demo besar-besaran sebagai bentuk solidaritas umat Islam Indonesia kepada mereka. Berbagai kalangan kemudian angkat bicara, baik kalangan pemerintah maupun non pemerintah. Muhammadiyah misalnya melakukan pertemuan dengan Dubes China di Jakarta untuk membahas masalah ini. Sementara itu kaum Muslim di Amerika juga tidak ingin ketinggalan dan dianggap tidak peduli dengan sesama. Maka acara tahunan Nusantara Foundation yang dikenal dengan Nusantara Night tahun ini sepenuhnya didedikasikan untuk membangun solidaritas kepada umat Islam Uighur. Presiden Nusantara Foundation dan pendiri pondok pesantren Amerika, Imam Shamsi Ali, menuturkan, acara Nusantara Foundation tersebut berlangsung pada Jumat (28/12/2018). [caption id="attachment_271019" align="alignnone" width="640"]
Presiden Nusantara Foundation dan pendiri pondok pesantren Amerika, Imam Shamsi Ali. (Foto: Imam Shamsi Ali/Facebook)[/caption] “Acara itu menjadi lebih spesial karena menghadirkan seorang pembicara orang Uighur asli, yang beberapa anggota keluarganya menjadi korban kebiadaban pemerintahan komunis China di daerahnya,” kata Imam seperti dikutip obsessionnews.com dari tulisannya di akun Facebooknya, Minggu (30/12). Baca juga:Deradikalisasi Muslim UighurMuslim Uighur Ditindas, MUI PrihatinDPR Kecam Sikap Pemerintah China terhadap Muslim UighurRatusan Warga AS Turun ke Jalan Bela Muslim UighurPelanggaran HAM Berat Sejak memanasnya isu ini dalam beberapa waktu terakhir ragam informasi yang berkembang dan menyebabkan terjadinya perbedaan sudut pandang. Imam mengungkapkan, ada dua informasi yang paradoks yang sedang berkembang saat ini. Informasi pertama mengatakan, bahwa memang telah terjadi pelanggaran HAM besar di provinsi Xingjian terhadap komunitas Muslim Uighur. “Informasi yang kita dengar sejak lama misalnya mengatakan bahwa komunitas Muslim di bagian negara China ini dilarang melaksanakan ajaran agamanya,” ujarnya. Mereka dilarang naik haji, berpuasa, sholat, bahkan dilarang memakai istilah-istilah agama seperti “Assalamu alaikum”, “Insya Allah”, Alhamdulillah, dan seterusnya. Atau dilarang memakai nama-nama yang diidentikkan dengan nama Muslim seperti Muhammad, Ali, Umar, dan lain-lain. Sebaliknya mereka dipaksa melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti minum alkohol, memakan makanan haram seperti babi, dan lain-lain. Bahkan lebih jauh mereka dipaksa untuk lebur ke dalam ras dan etnik Han China dengan memaksa wanita-wanita Uighur untuk menikah dengan pria-pria dari kalangan etnis China asli (Han). Lebih parah lagi mereka dipaksa untuk menerima ideologi komunisme dan meninggalkan keyakinan Islam mereka. Hal itu antara lain dengan pemaksaan kepada mereka untuk menerima dogma-dogma komunisme seraya menyatakan kekufuran kepada keyakinan Islam. “Yang paling parah kemudian adalah penangkapan massal jutaan kaum Uigur lalu ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi di daerah-daerah yang tertutup dari dunia luar. Di kamp-kamp inilah mereka secara leluasa dipaksa untuk menanggalkan agama mereka dan menerima idiologi komunisme,” kata Imam. Bahkan terjadi pembasmian secara sistematis dengan suntikan (injeksi) obat-obatan tertentu. Dengan suntikan itu kaum Uighur banyak yang mati secara pelan-pelan, dan wanitanya mengalami pendarahan parah yang tidak memungkinkan lagi untuk hamil. Di kamp-kamp konsentrasi ini juga terjadi ragam penyiksaan, termasuk mencabut kuku para tahanan atau merendam mereka di penjara dalam waktu yang lama, bahkan pemerkosaan massal kepada wanita-wanita mereka. Dan banyak lagi ragam tortur dan penyiksaan yang mereka alami, baik di luar kamp-kamp konsentrasi maupun di dalam kamp-kamp konsentrasi itu. “Tentu lebih runyam dan rumit lagi karena kita kenal bahwa pemerintahan komunisme itu, selain kejam seperti yang pernah mereka lakukan ke bangsa Indonesia. Dan juga sangat tertutup. Maka kemungkinan besar informasi yang sampai ke dunia luar sangat terbatas,” tandas Imam. Isu Separatisme dan Radikalisme Informasi kedua yang berkembang adalah kekerasan yang terjadi di provinsi Xingjian ini tidak lain adalah sebagai respons pemerintah China terhadap upaya kaum Uighur untuk melakukan upaya memisahkan diri dari negara kesatuan China. Sehingga dengan sendirinya dipahami bahwa tindakan kekerasan pemerintan China itu masih dalam rangkaian hak negera untuk menjaga kedaulatanya. Sehingga pihak luar tidak punya hak untuk melakukan intervensi apapun. “Lebih jauh informasi kedua ini juga menyampaikan kepada kita, bahwa komunitas Muslim Uighur dan Muslim lainnya di provinsi Xingjian aman-aman saja. Mereka bahkan diberi kebebasan penuh menjalankan agama dan keyakinan mereka,” ucap Imam. Sekali lagi, lanjutnya, kalaupun terjadi kasus-kasus kekerasan maka itu karena pemerintah China harus melakukan respons terhadap upaya kaum Uighur untuk memisahkan diri dari negara kesatuan China. “Artinya aksi pemerintan Komunis China yang dianggap melanggar HAM itu dapat dipahami sebagai hak negara atau pemerintah untuk mempertahankan keutuhan negaranya,” tandasnya. Selain isu separatisme, juga ada informasi yang berkembang bahwa tindakan pemerintan China itu sebagai respons atas Muslim Uighur yang dianggap terpengaruh oleh radikalisme luar. Bahkan mereka dituduh menjadi bagian dari kelompok Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) Timur Tengah. Baca juga:Cina Dirikan Kamp-kamp Rahasia, Penjarakan Muslim UighurCina Pasang Kode QR di Rumah Muslim UighurMengenaskan! Muslim Uighur Ditindas di Kamp Cina Posisi Umat dan Bangsa Menurut Imam, melihat kepada realita kesimpangsiuran informasi itu tentu diperlukan sikap bijak dan hati-hati dalam menentukan sikap. Khusus untuk bangsa Indonesia yang sedang berada dalam suasana kehangatan politik, khususnya dalam konteks pilpres saat ini, tentu diperlukan sikap bijak yang lebih besar. Jangan sampai isu Uighur kemudian menjadi santapan lezat kepentingan politik dan pilpres. Untuk itu, saat ini dan di hari-hari mendatang diperlukan pencarian informasi yang akurat. Dan sudah pasti informasi yang akurat hanya bisa didapatkan dengan akses langsung ke lokasi dan mendapatkan informasi itu langsung dari warga Uighur sendiri. “Selama pemerintahan komunisme China masih menutup rapat akses ke daerah Turkistan Timur atau Xingjian ini maka selama itu pula informasi yang didapatkan bersifat ambigui dan tidak pasti,” kata Imam. Dia menilai ketertutupan pemerintah China dari dunia luar tentunya sekaligus membangun kecurigaan besar jika informasi tentang pelanggaran HAM ini adalah fakta dan benar. “Sebab jika informasi kekerasan pelanggaran HAM itu tidak ada, kenapa justru menutup diri dari akses dunia luar?” ujarnya. Imam berpendapat hal yang terbaik adalah segera dibentuk tim independen dari dunia Islam dan dunia internasional untuk melakukan fact finding (pencarian fakta). Dan pemerintah China segera memberikan akses penuh kepada tim ini untuk melakukan investigasi. Sikap Indonesia Imam menuturkan, Indonesia unik dikarenakan dua hal. Satu karena Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Tapi juga karena Indonesia adalah negara yang memiliki tanggung jawab konstitusi, tidak saja secara domestik. Juga memiliki tanggung jawab konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia dan menghapuskan segala bentuk kezaliman (penjajahan) di atas dunia ini. “Oleh karena itu, Indonesia baik rakyat maupun pemerintah, memiliki tanggung dua kaki. Tanggung jawab moral (agama) dan juga tanggung jawab konstitusi untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam menyikapi permasalahan ini,” tegasnya. Bersikap masa bodoh, apalagi karena dihinggapi rasa takut dan minder karena kekuatan Kuku China di negara ini adalah pengkhianatan kepada kedua amanah (agama dan konstitusi) itu. “Pemerintah dan semua pihak harus segera menginisiasi langkah-langkah pembentukan tim fact finding itu. Baik dalam kapasitasnya sebagai anggota besar Organisasi Konferensi Islam (OKI) maupun di arena internasional (PBB dan Komisi HAM PBB Jenewa). “Jangan-jangan memang benar bahwa saudara-saudara kita di Xingjian saat ini sedang mengalami eliminasi massal. Lalu kita terbutakan dan terninabobokkan oleh informasi-informasi formal pemerintahan komunis China,” kata Imam. Kalaupun misalnya bahwa pemerintahan China hanya melakukan hak menjaga keutuhan negara, lalu logiskah jika kamp-kamp konsentrasi itu seksis? Dapatkah diterima secara akal adanya kamp-kamp konsentrasi seperti yang dialami warga Yahudi di Eropa masa lalu? “Tentu kita harus menghormati kedaulatan negara lain. Kita tidak ingin intervensi urusan dalam negara lain. Tapi ketika sudah menyangkut hidup dan kemuliaan manusia (human dignity), maka Indonesia dan dunia internasional punya tanggung jawab moral dan konstitusi untuk menyuarakan resistensi. Imam mengatakan, jika Indonesia dan dunia Islam, bahkan dunia internasional memilih diam maka sekali lagi, itu adalah pengkhianatan nyata kepada nilai-nilai kemanusiaan, agama dan konstitusi. “Kesimpulannya kita tidak punya kepentingan melihat Xingjian memisahkan diri dari China. Sebagaimana kita tidak mau negara lain mendukung Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Tapi moral dan konstitusi kita mengamanahkan untuk menjunjung tinggi hak-hak semua manusia untuk kebebasan beragama (freedom of religion) dan kemuliaan kemanusiaan (human dignity). Ia menambahkan,”Oleh karenanya kita tunggu langkah apa yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia ke depan. Apalagi mulai Januari ini Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Apakah hanya menjadi penghibur dan pelengkap di DK? Mengikuti ritme nyanyian dunia yang penuh kepura-puraan? Atau Indonesia akan berani untuk melakukan langkah-langkah dan terobosan baru dalam meminimalisir berbagai ketidakadilan dunia.” (arh)
Presiden Nusantara Foundation dan pendiri pondok pesantren Amerika, Imam Shamsi Ali. (Foto: Imam Shamsi Ali/Facebook)[/caption] “Acara itu menjadi lebih spesial karena menghadirkan seorang pembicara orang Uighur asli, yang beberapa anggota keluarganya menjadi korban kebiadaban pemerintahan komunis China di daerahnya,” kata Imam seperti dikutip obsessionnews.com dari tulisannya di akun Facebooknya, Minggu (30/12). Baca juga:Deradikalisasi Muslim UighurMuslim Uighur Ditindas, MUI PrihatinDPR Kecam Sikap Pemerintah China terhadap Muslim UighurRatusan Warga AS Turun ke Jalan Bela Muslim UighurPelanggaran HAM Berat Sejak memanasnya isu ini dalam beberapa waktu terakhir ragam informasi yang berkembang dan menyebabkan terjadinya perbedaan sudut pandang. Imam mengungkapkan, ada dua informasi yang paradoks yang sedang berkembang saat ini. Informasi pertama mengatakan, bahwa memang telah terjadi pelanggaran HAM besar di provinsi Xingjian terhadap komunitas Muslim Uighur. “Informasi yang kita dengar sejak lama misalnya mengatakan bahwa komunitas Muslim di bagian negara China ini dilarang melaksanakan ajaran agamanya,” ujarnya. Mereka dilarang naik haji, berpuasa, sholat, bahkan dilarang memakai istilah-istilah agama seperti “Assalamu alaikum”, “Insya Allah”, Alhamdulillah, dan seterusnya. Atau dilarang memakai nama-nama yang diidentikkan dengan nama Muslim seperti Muhammad, Ali, Umar, dan lain-lain. Sebaliknya mereka dipaksa melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti minum alkohol, memakan makanan haram seperti babi, dan lain-lain. Bahkan lebih jauh mereka dipaksa untuk lebur ke dalam ras dan etnik Han China dengan memaksa wanita-wanita Uighur untuk menikah dengan pria-pria dari kalangan etnis China asli (Han). Lebih parah lagi mereka dipaksa untuk menerima ideologi komunisme dan meninggalkan keyakinan Islam mereka. Hal itu antara lain dengan pemaksaan kepada mereka untuk menerima dogma-dogma komunisme seraya menyatakan kekufuran kepada keyakinan Islam. “Yang paling parah kemudian adalah penangkapan massal jutaan kaum Uigur lalu ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi di daerah-daerah yang tertutup dari dunia luar. Di kamp-kamp inilah mereka secara leluasa dipaksa untuk menanggalkan agama mereka dan menerima idiologi komunisme,” kata Imam. Bahkan terjadi pembasmian secara sistematis dengan suntikan (injeksi) obat-obatan tertentu. Dengan suntikan itu kaum Uighur banyak yang mati secara pelan-pelan, dan wanitanya mengalami pendarahan parah yang tidak memungkinkan lagi untuk hamil. Di kamp-kamp konsentrasi ini juga terjadi ragam penyiksaan, termasuk mencabut kuku para tahanan atau merendam mereka di penjara dalam waktu yang lama, bahkan pemerkosaan massal kepada wanita-wanita mereka. Dan banyak lagi ragam tortur dan penyiksaan yang mereka alami, baik di luar kamp-kamp konsentrasi maupun di dalam kamp-kamp konsentrasi itu. “Tentu lebih runyam dan rumit lagi karena kita kenal bahwa pemerintahan komunisme itu, selain kejam seperti yang pernah mereka lakukan ke bangsa Indonesia. Dan juga sangat tertutup. Maka kemungkinan besar informasi yang sampai ke dunia luar sangat terbatas,” tandas Imam. Isu Separatisme dan Radikalisme Informasi kedua yang berkembang adalah kekerasan yang terjadi di provinsi Xingjian ini tidak lain adalah sebagai respons pemerintah China terhadap upaya kaum Uighur untuk melakukan upaya memisahkan diri dari negara kesatuan China. Sehingga dengan sendirinya dipahami bahwa tindakan kekerasan pemerintan China itu masih dalam rangkaian hak negera untuk menjaga kedaulatanya. Sehingga pihak luar tidak punya hak untuk melakukan intervensi apapun. “Lebih jauh informasi kedua ini juga menyampaikan kepada kita, bahwa komunitas Muslim Uighur dan Muslim lainnya di provinsi Xingjian aman-aman saja. Mereka bahkan diberi kebebasan penuh menjalankan agama dan keyakinan mereka,” ucap Imam. Sekali lagi, lanjutnya, kalaupun terjadi kasus-kasus kekerasan maka itu karena pemerintah China harus melakukan respons terhadap upaya kaum Uighur untuk memisahkan diri dari negara kesatuan China. “Artinya aksi pemerintan Komunis China yang dianggap melanggar HAM itu dapat dipahami sebagai hak negara atau pemerintah untuk mempertahankan keutuhan negaranya,” tandasnya. Selain isu separatisme, juga ada informasi yang berkembang bahwa tindakan pemerintan China itu sebagai respons atas Muslim Uighur yang dianggap terpengaruh oleh radikalisme luar. Bahkan mereka dituduh menjadi bagian dari kelompok Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) Timur Tengah. Baca juga:Cina Dirikan Kamp-kamp Rahasia, Penjarakan Muslim UighurCina Pasang Kode QR di Rumah Muslim UighurMengenaskan! Muslim Uighur Ditindas di Kamp Cina Posisi Umat dan Bangsa Menurut Imam, melihat kepada realita kesimpangsiuran informasi itu tentu diperlukan sikap bijak dan hati-hati dalam menentukan sikap. Khusus untuk bangsa Indonesia yang sedang berada dalam suasana kehangatan politik, khususnya dalam konteks pilpres saat ini, tentu diperlukan sikap bijak yang lebih besar. Jangan sampai isu Uighur kemudian menjadi santapan lezat kepentingan politik dan pilpres. Untuk itu, saat ini dan di hari-hari mendatang diperlukan pencarian informasi yang akurat. Dan sudah pasti informasi yang akurat hanya bisa didapatkan dengan akses langsung ke lokasi dan mendapatkan informasi itu langsung dari warga Uighur sendiri. “Selama pemerintahan komunisme China masih menutup rapat akses ke daerah Turkistan Timur atau Xingjian ini maka selama itu pula informasi yang didapatkan bersifat ambigui dan tidak pasti,” kata Imam. Dia menilai ketertutupan pemerintah China dari dunia luar tentunya sekaligus membangun kecurigaan besar jika informasi tentang pelanggaran HAM ini adalah fakta dan benar. “Sebab jika informasi kekerasan pelanggaran HAM itu tidak ada, kenapa justru menutup diri dari akses dunia luar?” ujarnya. Imam berpendapat hal yang terbaik adalah segera dibentuk tim independen dari dunia Islam dan dunia internasional untuk melakukan fact finding (pencarian fakta). Dan pemerintah China segera memberikan akses penuh kepada tim ini untuk melakukan investigasi. Sikap Indonesia Imam menuturkan, Indonesia unik dikarenakan dua hal. Satu karena Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Tapi juga karena Indonesia adalah negara yang memiliki tanggung jawab konstitusi, tidak saja secara domestik. Juga memiliki tanggung jawab konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia dan menghapuskan segala bentuk kezaliman (penjajahan) di atas dunia ini. “Oleh karena itu, Indonesia baik rakyat maupun pemerintah, memiliki tanggung dua kaki. Tanggung jawab moral (agama) dan juga tanggung jawab konstitusi untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam menyikapi permasalahan ini,” tegasnya. Bersikap masa bodoh, apalagi karena dihinggapi rasa takut dan minder karena kekuatan Kuku China di negara ini adalah pengkhianatan kepada kedua amanah (agama dan konstitusi) itu. “Pemerintah dan semua pihak harus segera menginisiasi langkah-langkah pembentukan tim fact finding itu. Baik dalam kapasitasnya sebagai anggota besar Organisasi Konferensi Islam (OKI) maupun di arena internasional (PBB dan Komisi HAM PBB Jenewa). “Jangan-jangan memang benar bahwa saudara-saudara kita di Xingjian saat ini sedang mengalami eliminasi massal. Lalu kita terbutakan dan terninabobokkan oleh informasi-informasi formal pemerintahan komunis China,” kata Imam. Kalaupun misalnya bahwa pemerintahan China hanya melakukan hak menjaga keutuhan negara, lalu logiskah jika kamp-kamp konsentrasi itu seksis? Dapatkah diterima secara akal adanya kamp-kamp konsentrasi seperti yang dialami warga Yahudi di Eropa masa lalu? “Tentu kita harus menghormati kedaulatan negara lain. Kita tidak ingin intervensi urusan dalam negara lain. Tapi ketika sudah menyangkut hidup dan kemuliaan manusia (human dignity), maka Indonesia dan dunia internasional punya tanggung jawab moral dan konstitusi untuk menyuarakan resistensi. Imam mengatakan, jika Indonesia dan dunia Islam, bahkan dunia internasional memilih diam maka sekali lagi, itu adalah pengkhianatan nyata kepada nilai-nilai kemanusiaan, agama dan konstitusi. “Kesimpulannya kita tidak punya kepentingan melihat Xingjian memisahkan diri dari China. Sebagaimana kita tidak mau negara lain mendukung Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Tapi moral dan konstitusi kita mengamanahkan untuk menjunjung tinggi hak-hak semua manusia untuk kebebasan beragama (freedom of religion) dan kemuliaan kemanusiaan (human dignity). Ia menambahkan,”Oleh karenanya kita tunggu langkah apa yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia ke depan. Apalagi mulai Januari ini Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Apakah hanya menjadi penghibur dan pelengkap di DK? Mengikuti ritme nyanyian dunia yang penuh kepura-puraan? Atau Indonesia akan berani untuk melakukan langkah-langkah dan terobosan baru dalam meminimalisir berbagai ketidakadilan dunia.” (arh)
Share:
