Jakarta, Obsessionnews.com - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di bawah barisan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melakukan aksi teror dengan membunuh 31 pekerja pembangunan jembatan Trans Papua. Diduga mereka dibunuh karena memfoto kegiatan OPM. Kejadian semacam ini, bukan kali ini saja terjadi. KKB sudah kerap melakukan aksi serupa dengan membunuh para pekerja di Papua. Terakhir kasus penculikan 347 warga Papua pada tahun 2017. Bersyukur pasukan gabungan TNI/Polri berhasil memukul mundur KKB. Pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya berpendapat, pelaku penembakan dan penyanderaan warga di Papua tidak bisa dilabeli sekadar KKB.   Baca juga:FOTO 140 Prajurit TNI Berangkat Tugas ke PapuaBiadab! KKSB Sekap dan Perkosa Guru di PapuaWarga Papua Datangi Pengobatan Gratis dan Bagi Sembako TNIKetua Komisi I DPR Protes Vanuatu yang Dukung Separatisme Papua   "Alasannya, karena ada dimensi politis dari gerakan mereka," ujar Harits saat dihubungi, Selasa (4/12/2018). Dimensi politis yang dimaksud terlihat dari tiga tuntutan mereka. Pertama, bubarkan Freeport. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri. Kelompok kriminal bersenjata, lanjut Harits, melakukan kegiatannya untuk ekonomi semata, tidak dibumbui dengan unsur politik. "Kalau kriminal tentulah enggak berbeda jauh dengan kriminal lainnya di berbagai tempat. Sementara, mereka terorganisir, punya jaringan dalam dan luar negeri, punya agenda politik dari aksi-aksi kriminal mereka," ujar Harits. Dari tuntutan, kata Harits, mereka diindikasikan merupakan kelompok yang disokong beragam komponen. "Ada orang lokal Papua yang oportunis dengan kepentingan politiknya. Orang-orang semacam ini banyak juga yang tinggal di luar negeri dan yang kedua adalah pihak asing juga perlu diwaspadai," ujar Harits. Keberadaan asing ikut bermain, lanjut Harits, terbaca dari setiap gejolak di Papua diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia. "Jadi KKB adalah sejatinya OPM yang punya visi politik dan melakukan beragam perlawanan dan asing ikut bermain didalamnya," lanjut dia. (Albar)   Baca juga:Amsal Ungkap Tiga Cara Jaga Kerukunan Umat di PapuaSejarah Buktikan Papua adalah Indonesia Sejak 17 Agustus 1945Demokrat Pusing, 90% Pengurus DPD-DPC Papua Dukung Jokowi