Jakarta, Obsessionnews.com – Sejumlah media memberitakan Senin (3/12/2018) sekitar pukul 15.30 WIT telah terjadi pembunuhan di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua, terhadap 31 orang tukang yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Separatis Bersenjata (GSB). Para korban meninggal 31 orang tersebut merupakan pekerja jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, yang sedang mengerjakan pembangunan di Papua.   Baca juga:FOTO 140 Prajurit TNI Berangkat Tugas ke PapuaBiadab! KKSB Sekap dan Perkosa Guru di PapuaWarga Papua Datangi Pengobatan Gratis dan Bagi Sembako TNIKetua Komisi I DPR Protes Vanuatu yang Dukung Separatisme Papua   Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan menyebut biadab atas tindakan GSB terhadap para pekerja yang tidak bersalah. Kharis meminta agar TNI/Polri bisa memberikan perlindungan kepada pekerja yang sedang membangun tanah Papua. “Saya sebagai Ketua Komisi I DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada semua  keluarga pekerjaan yang dibunuh secara keji. Saya  meminta penegakan hukum, dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak. Jangan ada sejengkal pun tanah Indonesia yang di bawah kendali Gerakan Separatisme Bersenjata dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia," tutur Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima obsessionnews.com, Selasa (3/12). Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut. Sehingga ia yakin TNI dan BIN dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerja sama dan koordinasi dengan kepolisian. “Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini mencederai kedaulatan NKRI. Setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini,” tegas Kharis. Anggota DPR asal Solo, Jawa Tengah, ini juga menyatakan keberingasan GSB ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua. "Bagaimana rakyat sipil tidak bersenjata, yang jelas mereka bekerja untuk membangun bumi Papua, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih objektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib dihormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” pungkasnya. (arh)   Baca juga:Amsal Ungkap Tiga Cara Jaga Kerukunan Umat di PapuaSejarah Buktikan Papua adalah Indonesia Sejak 17 Agustus 1945Demokrat Pusing, 90% Pengurus DPD-DPC Papua Dukung Jokowi