Jakarta - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP menegaskan upaya penyadapan KPK hanya bisa dilakukan terhadap pihak-pihak yang perkaranya tengah dalam penelusuran. Sebab itu pihaknya membantah telah menyadap langsung ponsel milik pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. "Kami tidak menyadap pihak yang tidak terkait dengan penanganan perkara. Ada orang yang masuk sadapan, ketika seseorang kami tangani perkaranya itu soal lain," ujar Johan Budi dalam jumpa pers di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015). Johan mengaku bisa saja secara tidak sengaja ponsel Hasto disadap. Namun hal itu dilakukan terkait dengan pihak lain yang saat itu tengah menjalin komunikasi dengan dirinya. Dia sendiri belum bisa membuktikan kebenaran hal itu. "Apakah Hasto itu tersadap, apakah Hasto berperkara tentu saya tidak tahu karena itu bukan bidang yang saya tangani," tandas Johan. Hasto menuding bahwa Ketua KPK Abraham Samad menyadap pembicaraan internal partai Koalisi Indonesia Hebat, saat tentukan cawapres Jokowi. Hal tersebut dikatakan Samad, saat Hasto diminta Jokowi untuk menyatakan bahwa cawapres yang terpilih adalah Jusuf Kalla (JK). "Ketika saya ceritakan pada Abraham Samad, beliau mengatakan, ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan'. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah bapak Budi Gunawan," kata Hasto menirukan ucapan Abraham Samad. Hasto menyarankan KPK, untuk membentuk komite etik. Hal ini dilakukan supaya, sebagai institusi penegak hukum KPK selalu bersikap netral, dan tidak ada oknum yang terpengaruh kepentingan politik. "Maka dari itu kami merekomendasikan kepada KPK untuk membentuk komite etik," terangnya. (Has)