Jakarta, Obsessionnews – Apapun argumentasi yang dilontarkan terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia, tetap Presiden yang kudu menjelaskan bahkan membuat keputusan jadi tidaknya pembangkit setrum atom dibangun.
Pembangunan PLTN, memang merupakan isyu sensitif antar negara. Misalnya saja begini. Kalau Malaysia membangun, tentu Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam serta negara lain yang berdekatan bakal bertanya secara rinci terkait keamanan dan antisipasi jika terjadi kecelakaan. Begitu juga kalau Indonesia yang membangunnya. Makanya, menurut Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Sulistio Wisnubroto perlu ada jaminan dari kepala negara.
“Makanya kenapa presiden jadi sosok yang dibutuhkan untuk menjelaskan,” kata Djarot kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/6).
Sementara itu, menurut Djarot, tugas pokok BATAN selain melakukan penelitian, juga memberi rekomendasi guna melindungi keselamatan masyarakat jika terjadi kecelakaan di reaktor nuklir.
Hingga saat ini, banyak vendor dari beberapa negara maju yang menawarkan teknologi nuklir kepada Indonesia. Sebab menurut Djarot, negeri ini dianggap mampu bahkan layak untuk mengoperasikan PLTN.
Rusia misalnya. Negeri komunis ini adalah yang paling rajin menyodorkan kemajuan teknologinya. Sehingga, Indonesia sering diundang untuk menandatangani nota kesepahaman kerjasama di ranah penelitian, pengembangan serta sumber daya manusia (SDM).
“Kita bisa belajar soal sensitif utamanya kecelakaan. Kita tidak berbisnis dengan rusia, tapi hanya belajar pengalaman. Semoga bisa belajar dengan negara-negara lain dengan Perancis misalnya,” jelas Djarot. (Mahbub Junaidi)
