Jakarta, Obsessionnews – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyarankan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Budi Waseso untuk mau menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Sebagai pejabat negara, ya sebaiknya diserahkan saja, anggota DPR juga diminta untuk menyerahkan LHKPN,” ujarnya di DPR, Jumat (29/5/2015).
Menurut Nasir, memang secara hukum tidak ada kewajiban untuk menyerahkan LHKPN, sanksi yang diberikan juga tidak ada bila tidak melaporkan. Namun, ini berkaitan dengan persoalan integritas, dan jabatan dia sebagai seorang jenderal. Artinya kata dia, ini demi menjaga nama baik institusinya di Kepolisian.
”Memang tidak ada kewajiban, dan tidak ada sanksi, tapi saya rasa perlu karena ini akan berpengaruh pada institusinya,” terangnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menduga, Budi Waseso tidak mau melaporkan kekayaannya ke KPK, mungkin karena takut disalahgunakan di luar kepentingan hukum. Terlebih, KPK baru saja selesai berseteru dengan Polri pasca ditetapkannya Budi Waseso sebagai tersangka.
“Jadi itu bisa jadi pintu masuk jika ingin disalahgunakan di luar kepentingan hukum. Ini kan diawasi dengan baik,” jelasnya.
Meski demikian, Nasir punya keyakinan dalam waktu yang tidak lama Budi Waseso akan melaporkan kekayaannya. Menurut Nasir, ini hanya persoalan waktu dan kondisi yang belum tepat. “Mungkin bukan karena nggak mau, tapi situasi dan kondisinya aja yang belum tepat.” Namun, soal dia mau menyerahkan atau tidak kata Nasir itu terserah Budi Waseseso.
Sebelumnya Budi Waseso mengatakan, dirinya tidak mau menyerahkan LHKPN ke KPK. Pasalnya, tidak ada aturan yang mewajibkan untuk melapor, lagipula kata Budi tidak sanksi pidana. Budi justru meminta KPK memeriksa sendiri kekayaannya ke Bareskrim kalau mau. (Albar)
