Jakarta, Obsessionnews – Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, mengatakan konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar yang tak kunjung selesai, akan berdampak buruh terhadap kader Golkar, mereka terancam tidak bisa mengikuti Pilkada yang tahapan awalnya akan dimulai pada Juli 2015.
Menurut Muradi, ada beberapa hal yang harus dipikirkan oleh Partai Golkar, agar kadernya bisa selamat mengikuti Pilkada. Pertama, dua kubu antara Partai Golkar Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie harus bisa menunjukkan inisiatif untuk bertemu, membicarakan pembagian kekuasaan yang berimbang.
“Setidaknya pertemuan itu bisa memberikan ruang bagi kedua kubu, untuk membagi kekuasan secara adil,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (3/4/2015).
Kemudian, bila itu sulit dilakukan kedua kubu bisa mencoba mengajukan figur alternatif, yang dianggap netral tidak memihak, serta dihormati oleh kedua kubu. Figur ini ditunjuk sebagai mediator untuk menjembatani kepentingan kedua kubu. Paling tidak, kata Muradi, cara ini bisa menyelamatkan kader Golkar di daerah untuk mengikuti Pilkada.
Lebih lanjut Muradi mengatakan, jika cara itu masih tidak bisa dilakukan, jalan keluarnya yang terakhir adalah, dua kubu harus sepakat menunjuk dua lembaga negara untuk menyelesaikan konflik tersebut, pertama adalah Kementerian Hukum dan HAM, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kubu siapa yang akan ditunjuk itulah yang sah.
Muradi kurang yakin jika harus menunggu keputusan pengadilan, untuk bisa mengatahui kubu mana yang dianggap sah. Pasalnya, Pilkada bisa jadi sudah berlangsung. Proses hukum di pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama. Terlebih, di luar Partai Golkar, masih banyak pihak yang ikut campur pada urusan internal Golkar.
“Pelibatan pihak-pihak eksternal hanya akan semakin membuat suasana makin tegang dan tidak menuntaskan permasalahan,” jelasnya. (Albar)
