Obsessionnews.com – Pidato Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa di Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/8/2022), dinilai merendahkan martabat kiai.
Baca juga:
PAN, Golkar, dan PPP Rencana Daftar Bersama Sebagai Peserta Pemilu 2024
Gus Najmi Tegaskan PPP DKI Jakarta Apresiasi Penutupan Holywings
Demo Tuntut Ketum PPP Mundur, Ini Tanggapan Zainut
Terkait hal itu Wakil Ketua Umum DPP PPP Zainut Tauhid Sa’adi memberikan klarifikasi melalui siaran pers pada Sabtu (20/8) sebagai berikut:
Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dengan pidato Ketua Umum PPP Bapak Suharso Monoarfa di kantor KPK yang dinilai merendahkan martabat kyai, saya ingin memberikan klarifikasi sbb ;
1. Hendaknya masyarakat membaca pidato Ketua Umum PPP Bapak Suharso Monarfa secara utuh, tidak dipotong sebagaimana yang beredar dan menjadi viral di masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran dan keluar dari kontek yang sebenarnya.
2. Pidato beliau disampaikan pada acara pembekalan Politik Cerdas Berintegritas oleh KPK, menjelaskan tentang fenomena politik transaksional di masyarakat yang melahirkan praktik politik tidak sehat, mahal, dan koruptif yang pada gilirannya berurusan dg KPK.
3. Pidato beliau sama sekali tidak ada niat untuk merendahkan harkat martabat siapa pun utamanya para kyai dan pengasuh pondok pesantren. Beliau semata ingin mendudukkan persoalan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Hal tersebut merespon dari pernyataan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardhiana yang dalam sambutannya mengatakan : jangan membenarkan hal yang biasa, tetapi membiasakan hal yang benar. Sekaligus merespon pidato Wakil Ketua KPK Pak Nurul Ghufron yang mengatakan PPP harus menjadi Partai yang menjunjung tinggi sila 1 Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan mengedepankan keuangan yang maha kuasa.
Beliau ingin mengatakan apakah yang biasa dilakukan oleh para santri, muhibbin dan masyarakat ketika sowan kyai dengan memberi amplop (bisyaroh) itu termasuk perilaku yang membenarkan hal yang biasa, atau membiasakan hal yang benar ? Karena hal seperti itu sudah menjadi kelaziman di kalangan masyarakat pesantren sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan guru atau kyai. Dan apakah hal tersebut termasuk katagori perbuatan penyuapan atau korupsi ?
“Itu sesungguhnya mafhum mukhalafah dari apa yang disampaikan beliau, sebuah telaah kritis agar kita bijak dalam menilai sesuatu”.
4. Pidato beliau juga ingin menjawab pernyataan KPK yaitu bagaimana membangun sebuah sistem demokrasi yang hebat dan berintegritas, sehingga beliau memulai pidato dengan menjabarkan kondisi riil di masyarakat, agar bisa memberi solusi yang tepat. Dengan memberikan tamsil atau ilustrasi seperti tersebut, Pak Ketum bermaksud ingin meyakinkan kepada KPK agar bisa memahami kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Ada istilah yang juga beliau sampaikan bahwa setiap Pemilu itu harus ada NPWP ; Nomor Piro Wani Piro, hal tersebut menggambarkan praktik politik transaksional di tengah masyarakat yang begitu terstruktur, sistematis dan masif. Maka beliau minta kepada KPK untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program Politik Cerdas Bebas Korupsi.
5. Bapak Suharso Monoarfa sudah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan terbuka atas kekhilafannya membuat ilustrasi yang menurut beliau kurang tepat sehingga menimbulkan polemik di masyarakat, untuk hal tersebut saya mohon polemik ini untuk segera dihentikan dan disudahi agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut di masyarakat.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga hal ini bisa memberikan penjelasan dan pemahaman yang utuh kepada kita semuanya.
ZAINUT TAUHID SA’ADI
Wakil Ketua Umum DPP PPP
(arh)
