Jakarta, Obsessionnews- Pasca terpilihnya Presiden Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu, jutaan masyarakat Indonesia menitipkan harapan besar. Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida sejak terpilih Jokowi-JK sebagai presiden, berharap KPK menjadi lembaga garang dan menyeramkan bagi siapapun penyaguna kekuasaan di negeri ini..
Laode sempat meralat kembali dukungannya terhadap niatan KPK membentuk perwakilan di daerah. Dukungan itu sekaligus untuk memperkuat peran Kejaksaan dan Kepolisian sebagai instrumen yang ada di seluruh daerah Indonesia. Ia pun menganggap sikap Buwas saat jadi Kepala Bareskrim Mabes Polri yang terkesan tampak tak ada kompromi, serta diangkatnya M Prasetyo sebagai Jaksa Agung menambah optimismenya bahwa korupsi di Indonesia bisa diberantas.
“Karena yang bersangkutan adalah politisi mantan pejabat di Kejagung yang niscaya tahu persis bukan saja berantas korupsi melainkan mengenal budaya kerja dan oknum-oknum yang biasa ‘menyimpang’ sehingga bisa dihabisi. Optimisme saya semula bertambah kuat karena NasDem asal Prasetyo dalam kampanyenya mengsung tema ‘restorasi’ . Begitupun Ketua NasDeem Surya Paloh sendiri, saya percaya, tak akan telorir koruptor dari parpolnya, apalagi dia sudah mapan sebagai pebisnis papan atas,” kenangnya pada Obsessionnews.com, Jumat (16/10/2015).
Namun lanjutnya, optimismenya itu hanyalah fatamorgana, utamanya setelah dua petinggi NasDem (OC Caligis dan Rio P Capella) tersangka oleh KPK dalam kasus makelar atau transaksi kasus di jajaran kejaksaan. Menurutnya, sudah pasti kedua oknum itu memanfaatkan jabatan di politik dengan Jaksa Agung sebagai koleganya, yang notabenebisa memahami intrik transaksionalnya. “Sungguh memprihatinkan kelakuan seperti itu,” kesalnya.
Laode berharap adanya kasus Rio Capella dan OC Caligisi, NasDem cepat mengambil sikap membersihkan diri dari figur-figur kotor. “Surya Paloh harus berani lakukan gerakan itu. Jika tidak maka bukan mustahil Bang Surya Paloh pun akan dicurigai,” tuturnya.
Selain itu Laode menginginkan juga ada sikap dari Jaksa Agung M Prasetyo untuk segera klarifilasi kecurigaan banyak pihak tentang dimanfaatkannya Kejagung untuk transaksikan berbagai kasus korupsi besar termasuk rekening gendut. Langka lain perlu disikapi bersama menurut Laode perlunya revisi UU Parpol yang terlibat korupsi. “Ini harus jadi agenda bersama, perlunya revisi UU Parpol untuk memastikan adanya sanksi berat bagi kader parpol yang terlibat korupsi,” tegasnya. (Asma)
