Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mengeritik kebijakan yang anti kesejahteraan rakyat juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pencabutan subsidi listrik 900 KWH, menaikkan biaya STNK dan BPKB.
“Mungkin sebentar lagi tukang asongan dan warteg dipalak pajak. Ini semua akibat kalap dan ketakutan gagal proyek infrastruktur 5000 triliunan yang baru pada tahap MoU semuanya dan dana tidak ada,” ujar Arief Poyuono kepoada Obsessionnews.com, Minggu malam (8/1/2016).
Arief Poyuono menegaskan, Partai Gerindra punya visi misi yang antineolib dan anti kapitalis. “Nah, chemistry politiknya dengan pemerintahan Joko Widodo tidak nyambung dimana jelas pemerintahan Joko Widodo kedoknya sudah terbuka, kebijakan ekonomi pak Joko Widodo itu sangat pro asing, pro neolib dengan mengundang investasi asing plus penggunaan TKA,” ungkap pentolan Gerindra.
“Selain itu, wacana penggunaan CEO asing di BUMN, serta pro impor pangan yang pada akhirnya mendegradasi tingkat kesejahteraan rakyat selama dua tahun terakhir dimana pendapatan per kapita masyarakat anjlok hingga 400 US dollar,” tambahnya.
Oleh Karena itu, tegas Arief, sejak awal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersikap tidak sudi kadernya masuk kabinet Jokowi yang ternyata tawar menawar dagang sapi dengan parpol, bukan kabinet profesiobnal.”Kalau membantu yang namanya untuk negara, ya murni dan tulus, tidak kayak dagang sapi,” tandasnya.
“Pak Prabowo selalu kok mengingatkan kader-kadernya kalau berjuang dan membangun untuk negara dan bangsa tidak harus di pemerintahan, lewat mana saja bias, lewat parlemen, bisa lewat aksi nyata yang sudah dilakukan sayap sayap Gerindra seperti bantuan pengobatan dari KESIRA,” tuturnya.
“Lalu penguatan ekonomi rakyat dengan koperasi-koperasi yang dikelola para kader serta bantuan advokasi hukum pada rakyat dan buruh, tani serta nelayan yang haknya dirampas dan tidak mendapatkan keadilan selama ini,” tambahnya.
Apalagi, jelas Arief, kader Gerindra di bawah juga akan menolak keras Gerindra masuk dalam Kabinet Joko Widodo – JK. “Karena para kader dan simpatisan Pak Prabowo itu sampai hari ini memastikan kalau pemerintahan Joko Widodo – JK tidak akan berhasil merealisasikan janji-janji kampanyenya,” bebernya.
Mengenai isu ada tawaran 4 (empat) kursi menteri kepada Gerindra, Arief membantahnya. “Belum ada kok ditawarkan ke Prabowo. Saya hanya dikasih tahu orang dekat Joko Widodo, kalau nanti Gerindra akan dikasih empat kursi,” katanya.
“Tapi saya katakan pada orang tersebut sepertinya Pak Prabowo pasti akan menolak dan tidak mengizinkan Gerindra masuk kabinet, karena Pak Prabowo selalu mengatakan nanti sistim politik bisa berubah dari sistim demokrasi ke otiriter kalau semua Partai ada di pemerintahan dan tidak ada kontrol dari legislative,” tegas Arief yang juga aktifis garis keras. (Ars)
