Selasa, 7 Juli 20

Penjelasan Kwarnas Soal Penonaktifan Ketua DKN, Roby Disebut Tak Tertib Administrasi dan Kuangan

Penjelasan Kwarnas Soal Penonaktifan Ketua DKN, Roby Disebut Tak Tertib Administrasi dan Kuangan
* Ketua DKN Gerakan Pramuka Roby Zulpandy. (Foto: Dokumen Pribadi)

Jakarta, Obsessionnews.com – Penonaktifan Roby Zulpandy sebagai Ketua Dewan Kerja Nasional (DKN) Gerakan Pramuka yang ramai diperbincangkan telah mendapat respons dan penjelasan dari Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.

Dalam surat resmi dari Kwarnas yang ramai beredar setidaknya ada 10 poin penjelasan terkait diberhentikannya Roby secara sementara selama enam bulan oleh Kwarnas. Pihak Kwarnas menilai punya alasan yang kuat mengapa yang bersangkutan harus dinonaktifkan.

Pihak Kwarnas tetap mengklaim penerbitan SK penonaktifan Roby sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Sebelum dikeluarkan SK, Roby terlebih dahulu sudah dipanggil Dewan Kehormatan Kwarnas untuk diingatkan atau ditegur tentang kesalahannya.

Baca Juga: Penonaktifan Ketua DKN Roby Zulpandy Jadi Sejarah Baru di Gerakan Pramuka

Baca Juga: Penonaktifan Ketua DKN oleh Ketua Kwarnas Tak Punya Dasar Hukum

Yang menarik dari penjelasan Kwarnas itu, ada di poin lima, dimana Roby disebut tidak atau kurang tertib dalam persoalan administrasi dan keuangan. Berikut penjelasan lengkapnya:

Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka mengucapkan terima kasih untuk semua komentar dan pendapat terkait dengan SK Ketua Kwarnas No.019 Tahun 2020 tentang Penonaktifan Ketua Dewan Kerja Nasional Masa Bakti 2018-2023.

Untuk merespons dinamika yang berkembang, maka perlu diberi penjelasan sebagai berikut:

1. Penerbitan SK Ketua Kwarnas No. 019 Tahun 2020 tersebut adalah dalam rangka pembinaan kepada Kak Roby Zulpandi, agar selanjutnya dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Dewan Kerja Nasional dapat lebih baik lagi, dengan tidak mengulang kesalahan serupa.

2. Penonaktifan bukan berarti pemberhentian. Hal itu dilakukan hanya agar yang bersangkutan dapat lebih serius mengikuti arah pembinaan yang dilakukan Kwarnas, dalam hal ini melalui Wakil Ketua Kwarnas/Ketua Komisi Pembinaan Anggota Muda (Binamuda).

3. Mengenai permasalahan tentang istilah penonaktifan, walau pun tidak terdapat dalam AD dan ART Gerakan Pramuka, tetapi Kwarnas memandang lebih tepat melakukan penonaktifan dengan melanjutkan pembinaan, dari pada memberhentikan atau melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).

4. Penerbitan SK tersebut sudah sesuai dengan aturan dalam lingkungan Gerakan Pramuka, termasuk Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega (Polbin Penegak dan Pandega) serta Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

5. Sebelum diterbitkannya SK tersebut, kepada yang bersangkutan sudah dilakukan beberapa kali pembinaan dalam bentuk teguran dan nasehat secara lisan untuk memperbaiki beberapa hal yang dianggap tidak/kurang sesuai dengan kapasitasnya sebagai Ketua DKN, termasuk dalam tertib administrasi dan tertib keuangan.

6. Yang bersangkutan juga sudah dipanggil dalam rapat Dewan Kehomatan Kwarnas untuk memberikan penjelasan-penjelasan, bersama dengan Waka Kwarnas/Ketua Komisi Binamuda, yang juga memberi beberapa masukan.

7. Hasil rapat Dewan Kehormatan dijadikan rekomendasi kepada Ketua Kwarnas untuk pengambilan keputusan, yang tujuan pokoknya adalah memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan.

8. Untuk menghormati DKN, pengganti sementara Kak Roby Zulpandi diserahkan kepada DKN sendiri, dapat digantikan sementara oleh Wakil Ketua DKN atau anggota DKN lainnya yang disepakati bersama. Penggantian ini kemudian dibuatkan nota oleh DKN untuk diterbitkan SK Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKN selama 6 bulan.

9. Kinerja DKN berjalan seperti biasa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tetap berjalan seperti biasa, dan kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega tetap berjalan seperti yang semula.

10. Menanggapi komentar terkait Dewan Kehormatan Kwarnas dan bukannya Dewan Kehormatan Dewan Kerja perlu dijelaskan:

a. DKN adalah bagian integral dari Kwarnas dan tidak berdiri sendiri. Ketua DKN adalah ex-officio Andalan Nasional yang bertanggung jawab kepada Ketua Kwarnas.

b. Sesuai dengan Jukran Dewan Kerja (Keputusan Kwarnas No. 005 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega) disebutkan dalam Bab XIV Dewan Kehormatan Dewan Kerja bahwa Sidang Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja yang bersangkutan. Sedangkan dalam kasus ini yang terperiksa adalah Ketua Dewan Kerja itu, sehingga tidak mungkin Ketua Dewan Kehormatan menyidangkan dirinya sendiri.

Pada intinya, penerbitan SK Ketua Kwarnas tersebut adalah dalam rangka perbaikan pada pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega. Demikian untuk menjadi periksa.

Terima kasih.
Jakarta, 25 Januari 2020
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.