Rabu, 22 Mei 19

Pemilu Dibalas Nyawa, Kenapa Tak Ada Tim Dokter yang Menjaga?

Pemilu Dibalas Nyawa, Kenapa Tak Ada Tim Dokter yang Menjaga?
* Petugas KPPS di Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah. (Foto Dokumentasi Pribadi M. Rachmad)

Jakarta, Obsessionnews.com – Tak pernah ada yang menduga jika Pemilu 2019 ini akan memakan banyak korban. Pemilu serentak yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia ternyata membawa rekam jejak yang tragis. Betapa tidak, ratusan para penyelenggara pemilu mati karena kelelahan bekerja mengurusi pemilu.

Dari data yang dihimpun, sudah ada 91 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada saat proses rekapitulasi hasil Pemilu 2019. Lalu 33 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga mengalami nasib yang sama. Demikian 15 anggota polisi juga dikabarkan meninggal.

 

Baca juga:

33 Pengawas Pemilu 2019 Meninggal dalam Tegakkan Demokrasi

Dirugikan di Pemilu 2019, Tempuh Jalur Hukum

Sudah 26 Panitia Pengawas Pemilu Meninggal Karena Kelelahan

 

Pemilu serentak 2019 yang dicampur dengan Pilpres dan Pileg cukup merepotkan para petugas, banyak sekali surat suara yang harus dikawal dan dihitung oleh petugas. Sebab, tidak hanya menghitung pasangan capres-cawapres, mereka juga harus menghitung calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Anehnya kenapa pemerintah tak bisa melakukan antisipasi untuk mencegah kejadian yang tak diinginkan, dengan menyiapkan semua perangkat yang ada. Misalnya kenapa tidak ada tim dokter yang ditugaskan untuk ikut menjaga. Sangat miris jika transformasi kepemimpinan harus ditukar dengan ratusan nyawa, bahkan satu nyawa.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku meninggalnya sejumlah petugas KPPS karena kelelahan saat Pemilu 2019 sudah menjadi kekhawatiran sejak awal. JK menyebut Pemilu 2019 sebagai pemilu paling rumit.

“Itu yang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terumit. Ternyata ada korbannya, di kalangan KPPS, juga di kepolisian ada korban,” ujar JK di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Menurut JK, pemilu serentak yang berlangsung beberapa waktu lalu perlu dievaluasi. Salah satunya agar pileg dan pilpres kembali dipisah seperti sebelumnya.

“Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi, dipisahkan antara pilpres dan pileg, itu supaya bebannya (petugas) jangan terlalu berat,” katanya.

Ditambahkannya, salah satu yang juga menjadi catatan adalah pemilihan caleg dilakukan secara tertutup. Caleg dapat dipilih oleh partai.

“Termasuk juga caleg-caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung,” tuturnya.

KPU juga akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu untuk 2024. “Ya, kita menunggu hasil evaluasi, hasil evaluasi akan kita kaji bersama. Tentu saja bersama DPR, bersama pemerintah, dan dengan teman-teman masyarakat sipil. Sebetulnya bagaimana sih format pemilu yang paling ideal buat kita. Kita lihat kelelahan yang luar biasa dari penyelenggara pemilu di bawah,” kata komisioner KPU Ilham Saputra.

Ilham mengatakan ada pihak yang mewacanakan pemisahan pemilu lokal dari pemilu nasional. Saat ini, lanjut dia, KPU sedang mengkaji wacana tersebut.

“Kemudian juga bagaimana sebetulnya yang tepat, misalnya ada yang mewacanakan ada pemilu lokal, yang nanti sekali itu adalah pemilu DPRD provinsi, pemilu kabupaten/kota, dan pilkada. Misalnya begitu. Kemudian untuk pemilu nasional DPD, DPR RI, dan presiden,” kata Ilham.

“Nah, ini kan sedang dikaji bagaimana, nanti DPR juga akan berpikir juga bagaimana kemudian undang-undang ini mengatur sedemikian rupa format pemilu yang ideal untuk pemilu berikutnya. Karena, sekali lagi, juga harus ada UU yang jauh-jauh hari sudah ada mengatur Pemilu 2024. Jangan terlalu mepet,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan santunan terhadap anggota KPPS yang meninggal, Ilham mengatakan sudah meminta kepada DPR untuk membuat asuransi untuk anggota KPPS di lapangan. Namun Kemenkeu tidak memproses hingga pemilu berjalan.

“Begini ceritanya, bahwa tadinya kan kita diminta Komisi II untuk membuat asuransi untuk teman-teman penyelenggara di lapangan. Tapi kemudian kita sudah ajukan ke Kementerian Keuangan. Nah, entah bagaimana Kemenkeu nggak memproses. Dan pemilu sudah berjalan,” kata Ilham. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.