Oleh: Sahrudi (Obsession Media Group)
BELUM lama ini beredar foto viral pertemuan dua bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tampil bersama menggunakan pakaian ihram di sela-sela rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Pertemuan itu memang tidak membahas masalah politik. Namun, pertemuan dua bakal capres itu tentu sangat menyejukkan bagi publik di Tanah Air. Mengutip pernyataan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Dr. Selamat Ginting, pertemuan itu dapat menurunkan tensi politik, dan sekaligus meniadakan fragmentsi politik yang berpotensi menimbulkan gesekan di antara pendukung fanatik para kandidat bakal capres tersebut.
Tentu semua berharap agar momen itu dapat menetralisasi agar tidak terjadi polarisasi yang dapat menimbulkan perpecahan menjadi sel-sel politik yang tidak sehat.
Tapi benarkah polarisasi masyarakat menjadi ancaman Pemilu 2024? Kalau mengutip hasil survei nasional yang dilakukan pada Juni tahun 2023 oleh Algoritma Research and Consulting, ternyata ketakutan polarisasi masyarakat yang selama ini menjadi kekhawatiran bersama tidaklah seperti yang diramalkan banyak pihak.
Menurut Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, hasil surveinya justru mendapatkan temuan bahwa yang terjadi di masyarakat saat ini adalah pembelahan pilihan politik, bukan polarisasi masyarakat.
Di sini harus dipahami bahwa perbedaan pilihan politik dalam Pemilu 2024 adalah hal yang wajar. Bahkan perbedaan politik itu salah satu indikator demokrasi yang berjalan dengan baik di Indonesia.
Bahkan hasil survei tidak melihat perbedaan politik sebagai hal substansial. Karena publik yang disurvei justru menilai apa pun pilihan politiknya, masyarakat yang disurvei itu punya perhatian besar yang sama, yaitu pada isu pentingnya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Beranjak dari hasil survei tersebut tentu harus disikapi bahwa harapan yang tinggi dari masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi harus dijawab dengan program yang nyata baik dari sisi partai politik maupun capres dan cawapres.
Jika ada capres yang kelak dalam kampanyenya mampu menawarkan keberlanjutan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka perlu dibuat jelas seperti apa narasi besarnya hingga ke level operasional kerangka kebijakannya.
Karena itu para capres dan partai politik perlu untuk menangkap tren tersebut dengan program-program pertumbuhan ekonomi yang kuat sekaligus memberikan harapan ke masyarakat.
Situasi ini tentu bisa menjadi momentum bagi capres atau cawapres yang memiliki konsep maupun rekam jejak di bidang ekonomi yang kuat untuk menarik hati masyarakat dan pada akhirnya akan menuai dukungan. **
