* Presiden Jokowi.
Karawang, Obsessionnews.com – Presiden Jokowi membantah informasi yang menyebutkan ada gelombang datangnya pekerja asing dari negeri China ke Indonesia dalam jumlah besar. Bantahan itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).
“Mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil. Ini saya sampaikan agar jangan sampai rumor berkembang di mana-mana,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi mengakui dirinya memang melakukan kerja sama dengan pemerintah China untuk mendatangkan 10 juta warganya ke Indonesia. Namun hal itu bukan dari kalangan pekerja, melainkan turis. Jokowi menyayangkan ada pihak yang mempelesetkan dari turis menjadi tenaga kerja.
“Banyak yang bersuara tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia sepuluh juta, dua puluh juta, itu yang ngitung kapan?” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa tenaga kerja China di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang. Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara lain. Di Malaysia misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hongkong mencapai 153 ribu orang.
“Hitungan kita 21.000 itu sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak,” ucap Jokowi.
Jokowi meminta agar kesepakatan kerja sama itu tidak diplesetkan. Sebab yang beredar saat ini, terutama di media sosial, penandatanganan yang dilakukan Jokowi dengan pemerintah China itu ‘diplesetkan’ jadi berkaitan dengan mendatangkan pekerja asing ke Indonesia. Jokowi berharap, pengguna media sosial lebih bijaksana dalam menyebarkan informasi.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pun meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mengembangkan isu ini. Sebab, hal ini dapat menimbulkan sentimen negatif bagi tenaga kerja dan hubungan antara Indonesia dengan China.
“Tapi kita minta ke masyarakat, jangan diolah-olah, jangan digoreng-goreng,” jelasnya.
Menurutnya, memang terdapat beberapa kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Namun, pemerintah akan tetap melakukan pengawasan secara ketat terhadap tenaga kerja asing di Indonesia.
“Kalau pelanggaran TKA kan bisa macam, kalau mereka tidak punya izin, izin kerja maupun izin tinggal. Pelanggaran izin, izin perusahaan A tapi kerja untuk perusahaan B. Lalu jabatan dia sebagai manajer operasi, ternyata prakteknya di lapangan dia bekerja yang lain. Ini akan terus kita lakukan,” tutur dia.
Meski begitu, Komisi I DPR RI berencana melakukan pemanggilan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Badan Intelijen Negara untuk mengklarifikasi informasi “serbuan” tenaga kerja asing asal China ke Indonesia. Hal itu akan dilakukan seusai masa reses. Masa persidangan akan dibuka pada 10 Januari 2017 mendatang.
“Jadi kami enggak responsif dulu, tapi konfirmasi dulu. Itu sudah diagendakan dan kami sudah sepakat di grup WA (Whatsapp),” kata anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi.
Bobby menjelaskan, pemanggilan Menkominfo perlu dilakukan untuk mengklarifikasi ramainya pemberitaan soal serbuan tenaga kerja asing asal China di media massa. Namun, pemberitaan muncul bukan dari media mainstream. Begitu pula dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial.
“Tervalidasi benar atau tidak. Kalau tidak, harusnya kan langsung diblokir,” kata politisi Partai Golkar itu.
Komisi I juga akan mengkonfirmasi kepada Menlu untuk menanyakan soal akses visa oleh para tenaga kerja asing asal China tersebut. Sementara, BIN akan dikonfirmasi terkait ketahanan nasional.
“Kami asas praduga tak bersalah dulu lah. Jangan-jangan nanti kami sudah bilang ‘tolak’ ternyata surat izinnya benar-benar ada. Itu yang kami klarifikasi,” kata dia. (Has)
