Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Ide ini adalah terobosan yang ingin dilakukan oleh Jokowi di tengah banyaknya ancaman terhadap ideologi bangsa.
Hal ini tidak lepas dari banyaknya ormas yang muncul dan ada di antara mereka yang secara prinsip organisasi bertentangan dengan ideologi Pancasila. Fenomena itu sangat bisa dirasakan pasca Indonesia mengalami masa reformasi, atau era demokrasi.
Karena itu, ide pemerintah ini mendapat banyak dukungan dari sejumlah fraksi di DPR. Fraksi PPP misalnya, menilai lembaga Pemantapan Pancasila ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ide dasar ini muncul di era kepemimpinan Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR.
Saat itu, ketika MPR sudah tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, maka banyak fungsi dan tugas MPR yang berubah. Taufik kemudian menggagas program sosialisasi empat pilar dengan tujuan menumbuhkembangkan rasa jiwa nasionalisme di masyarakat.
Empat pilar itu adalah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Fraksi PPP di DPR memandang ide pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila itu sama halnya meneruskan dari program Taufik Kiemas.
“Upaya pembentukan lembaga ini melengkapi ikhtiar konstitusional yang telah dilakukan oleh MPR sejak era kepemimpinan Ketua MPR Taufik Kiemas 2009-20014 melalui sosialisasi empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Ketua Fraksi PPP di MPR Arwani Thomafi, Jumat (23/12/2016).
Arwani optimis keberadaan lembaga yang berada langsung di bawah Presiden ini akan bergerak lebih terstruktur, terlembaga dan tepat sasaran. Lembaga ini diharap dapat menjadi panduan dalam setiap keputusan yang terkait dengan kebijakan publik.
“Relevansi keberadaan lembaga ini cukup kontekstual di tengah berbagai persoalan yang terkait dengan ideologi kebangsaan kita, mulai dari pemahaman keagamaan yang cenderung ekstrem ke kanan atau ekstrem ke kiri,” ujar Arwani.
Selain itu, unit kerja itu juga disebut bisa merespon nilai keadilan sosial yang belum termanifestasikan dalam kehidupan masyarakat. Arwani mencontohkan rasio yang kian berjarak antara orang kaya dan miskin.
“Pancasila sebagai norma dasar harus dijadikan sebagai kompas dalam pengelolaan negara ini agar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa,” kata Arwani.
Sebelumnya, Presiden Jokowi setuju untuk membentuk lembaga khusus pemantapan ideologi Pancasila. Salah satu penggagas UKP PIP, Yudi Latif, mengatakan, pemantapan ideologi pancasila gaya baru akan dilakukan lembaga baru tersebut, akan disusun satu pola pembelajaran yang sistematis dan terukur.
Dengan itu, kata dia, pengembangan pancasila menjadi lebih operasional, tidak hanya sekedar hafalan, konkrit, menjadi panduan hidup.
“Pembelajaran yang membuat peserta didik bertindak, bekerja sama, mengamalkan nilai-nilai pancasila,” ujar cendekiawan muslim itu di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12) malam. (Albar)
