PDI-P belum memutuskan siapa yang akan diusungnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Akankah partai pimpinan Megawati Soekarnoputeri ini mendukung Ahok-Basuki di detik-detik terakhir pendaftaran?
Partai berlambang kepala banteng yang bermoncong putih ini meraih kejayaan dalam tiga kali Pilkada di DKI. Di Pilkada 2002 PDI-P yang mengusung Gubernur DKI petahana saat itu, Sutiyoso, terpilih kembali menjadi gubernur. Saat itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh DPRD.
Di Pilkada 2007 yang langsung dipilih oleh rakyat PDI-P sukses mengantarkan Fauzi Bowo menduduki kursi DKI-1.
Dan yang fenomenal adalah Pilkada 2012. Ketika itu PDI-P mengusung duet Joko Widodo (Jokowi) – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di luar dugaan Jokowi-Ahok menaklukkan gubernur petahana Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli.
Kesuksesan PDI-P berlanjut ke Pilpres 2014. Belum habis jabatannya sebagai Gubernur DKI, Jokowi diusung PDI-P di Pilpres 2014. Jokowi yang menggandeng Jusuf Kalla (JK) berjaya di pesta demokrasi lima tahun sekali itu. Mereka mengalahkan duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Baca: Dukung Ahok-Heru Tak Perlu Materai)
Setelah Jokowi menjadi Presiden RI, Ahok naik kelas menjadi Gubernur DKI. Ahok dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin, 19 November 2014. Sementara kursi Wakil Gubernur yang ditinggalkan Ahok diisi oleh kader PDI-P, Djarot Saiful Hidayat. (Baca: Dahsyat! Mengalir Deras Dukungan untuk Duet Ahok-Heru)
Setelah menjadi orang nomor satu di DKI, popularitas Ahok melejit bak anak panah lepas dari busurnya. Hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei tahun 2015 hingga Februari 2016 menyebutkan popularitasnya tinggi. Juga elektabilitasnya tinggi untuk Pilkada DKI 2017. (Baca: Luar Biasa! Teman Ahok Gigih Kumpulkan Sejuta KTP)
Ahok semula kader Gerindra, lalu angkat kaki dari partai besutan Prabowo Subianto itu pada 2014. Ahok tak menjadi kader partai manapun hingga saat ini. Pada pertengahan 2015 ia mengutarakan keinginannya maju di Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. Untuk itu ia membutuhkan dukungan sejuta KTP. Hal itu langsung disambut hangat oleh sejumlah anak muda yang tergabung dalam Teman Ahok. Sejak Juni 2015 para relawan itu bergerilya mengumpulkan KTP. (Baca: Ahok-Heru Buka Rekening Dana Kampanye)
Memasuki tahun 2016 Ahok sempat dilanda kebimbangan, apakah akan maju lewat jalur independen atau jalur partai? Penyebabnya adalah keinginannya menggandeng kembali Djarot untuk maju lewat jalur independen tak disetujui PDI-P. Menurut Ahok, PDI-P mau mengusung Ahok, tetapi partai banteng itu tidak mau mendukung Teman Ahok. Pasalnya, PDI-P mampu mengusung calon sendiri. Ini berarti PDI-P menginginkan Ahok maju lewat jalur partai.
Teman Ahok berhasil meyakinkan Ahok untuk maju lewat jalur independen seperti rencana semula. Ahok menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono . Teman Ahok secara resmi mendeklarasikan duet Ahok-Heru Senin (7/3/2016).
Sebelum deklarasi duet Ahok-Heru, Ahok memberi waktu tiga minggu kepada PDI-P untuk member keputusan apakah diizinkan atau tidak diizinkan menggaet Djarot lewat jalur independen. Karena belum ada jawaban yang jelas dari PDI-P, Ahok akhirnya memutuskan maju bersama Teman Ahok dengan segala risikonya.
Keputusan Ahok yang berani maju lewat jalur nonpartai tersebut membuat PDI-P kebakaran jenggot. Kader-kader PDI-P yang semula harmonis dengan Ahok kini ramai-ramai ‘mengeroyok’ Ahok. Ahok dan Teman Ahok dituding melakukan deparpolisasi atau pemandulan partai. (Baca: Anton Medan: Ahok-Heru Duet Dahsyat)
‘Serangan’ tak hanya dari PDI-P, tapi juga dari pihak-pihak lain. Mereka berupaya keras agar Ahok tidak bisa maju lewat jalur independen. Salah satunya memperberat syarat calon independen. Komisi II DPR berencana memperberat syarat calon independen dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Syarat dukungan bagi calon independen sudah menjadi lebih ringan sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun lalu. Syarat dukungan KTP bagi calon independen sesuai putusan MK adalah 6,5-10 persen dari jumlah pemilih pada pemilu sebelumnya.
Saat ini syarat dukungan untuk calon dari parpol naik 5 persen menjadi 20 persen dari jumlah suara. Oleh karena itu Komisi II DPR menilai syarat untuk calon independen juga harus diperberat agar berimbang. Ada dua model yang diwacanakan. Pertama, syarat dukungan adalah 10-15 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) atau yang kedua 15-20 persen dari DPT.
Namun Ahok dan Teman Ahok dibela oleh berbagai elemen masyarakat, salah satunya adalah budayawan Goenawan Mohamad atau yang populer dengan sebutan GM. GM memberi dukungan kepada Ahok yang berani maju di Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen alias non partai. “Bagi saya pilkada DKI 2017 bukan cuma utk Ahok, tapi utk menangkan mereka yg tak lagi percaya kpd partai, tapi masih percaya kpd demokrasi,” kicau GM di akun Twitternya @gm_gm, Jumat (11/3), atau empat hari setelah pendeklarasian Ahok-Heru. (Baca: Soal Ahok, GM Pukul Balik Mantan Staf SBY)
GM juga memuji Ahok yang berani mengambil keputusan maju sebagai calon gubernur dengan diusung Teman Ahok. “Ahok memilih diusung anak2 muda @temanAhok. Tanpa dana. Kesan saya, bagi Ahok, kepercayaan orang adalah amanat dan penghargaan tertinggi,” tulisnya di akun Twitternya, Kamis (17/3).
Meski di tubuh PDI-P bergejolak atas keputusan Ahok memilih jalur independen, Ahok masih berharap PDI-P mendukungnya. Sebelunmnya Partai Nasdem resmi mendeklarasikan dukungannya pada Ahok, Jumat (12/2) lalu. Dukungan partai pimpinan Surya Paloh ini tanpa syarat, yakni mempersilakan Ahok maju lewat jalur independen, dan Nasdem membantu percepatan pengumpulan sejuta KTP. (Baca: Nasdem Tak Merasa Terhina Dukung Ahok)
Hingga kini PDI-P belum memutuskan siapa cagub-cawagub yang akan diusungnya pada Pilkada DKI 2017. Siapapun nanti yang didukung atau diusung PDI-P, akan menjadi ujian bagi PDI-P apakah mampu mempertahankan predikat juara Pilkada DKI atau tidak.
Akankah partai banteng memberikan dukungannya pada Ahok-Heru di detik-detik terakhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada Agustus 2016? (arh)
