Sekretaris komisi eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan, ambisi dan kebijakan sepihak AS yang menguntungkan kepentingan rezim Zionis tidak bisa diterima oleh bangsa Palestina.
Saeb Erekat dalam wawancara dengan televisi Aljazeera hari Selasa (23/1) mereaksi statemen Wakil Presiden AS, Mike Pence mengenai perundingan dengan Israel.
“Perundingan dengan rezim agresor Israel tidak logis dilakukan setelah Presiden AS, Donald Trump menyebut Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel,” ujar Erekat.
Sekretaris komisi eksekutif PLO ini menilai klaim AS yang menyebut ketidakhadiran Palestina dalam perundingan menghalangi proses damai sebagai lelucon.
“Mike Pence menuding orang-orang Palestina menghentikan perundingan di tahun 2014. Padahal Benyamin Netanyahulah yang menghentikan perundingan dengan melanjutkan agresi, yahudisasi dan pembangunan distrik zionis,” tegasnya.
Di bagian lain statemennya, Saeb Erekat mengungkapkan bahwa tujuan penentangan AS terhadap bantuan finansial untuk UNRWA adalah menghapus masalah pengungsi dalam proses perundingan.
“Dukungan AS terhadap keputusan Knesset untuk menjalankan aturan Israel mengenai pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat yang membuktikan bahwa Washington tidak serius memahami kondisi sebenarnya, karena yang mereka pikirnya hanya kepentingan strategisnya saja,” ungkap sekreteris komisi eksekutif PLO.
“Selama AS berambisi untuk menghapuskan kasus Baitul Maqdis dan pengungsi, bangsa Palestina tidak akan berinteraksi dengan AS,” tutur Erekat.
Pada 19 Januari lalu, Wakil Presiden AS, Mike Pence menyampaikan dukungannya terhadap keputusan Trump mengani Baitul Maqdis sebagai ibu kota rezim Zionis. Keputusan tersebut memicu reaksi dari berbagai kalangan, terutama bangsa Arab dan umat Islam di berbagai negara dunia.
Netanyahu Tipu Dunia !
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki mengatakan, perdana menteri rezim Zionis Israel menipu dunia mengenai keberhasilan rezim agresor ini dalam meretas solusi penyelesaian krisis Timur Tengah.
Al-Maliki dalam wawancara dengan Euronews di Brussels menyinggung penipuan yang dilakukan Benyamin Netanyahu mengenai kesiapannya untuk berunding dengan Kepala Otorita Palestina, Mahmoud Abbas.
“Netanyahu dalam pertemuan dengan Mahmoud Abbas yang dijadwalkan akan dilakukan September 2016 di Moskow di waktu akhir meminta maaf dan menghindari pertemuan tersebut,” kata Menlu Palestina.
Di bagian lain statemennya, Riyad Al-Maliki menyinggung dukungan Uni Eropa terhadap penyelesaian masalah krisis Timur Tengah.
“Uni Eropa memiliki kelayakan untuk mengawasi proses politik antara Palestina dan Israel,” tegas Al-Maliki.
Menlu Palestina dalam pernyataannya menyinggung kesiapan negara-negara Eropa untuk mengakui secara resmi negara Palestina.
“Pengakuan secara resmi Baitul Maqdis sebagai ibu kota rezim Zionis oleh AS menunjukkan keberpihakannya terhadap Israel dalam konflik dengan Palestina, oleh karena itu AS tidak memiliki kelayakan menjadi mediator antara kedua pihak,” papar Al-Maliki.
Dilaporkan, kebanyakan diplomat negara-negara Uni Eropa menandatangani hubungan dengan Palestina, dan saat ini sedang mengkaji sejumlah opsi untuk mendukung penyelesaian pendirian negara merdeka Palestina dengan memfokuskan perundingan pada masalah kondisi Baitul Maqdis.
Sebanyak empat negara Eropa yaitu: Slovenia, Belgia, Luksemburg dan Irlandia sedang mengkaji pengakuan resmi terhadap negara merdeka Palestina. (ParsToday)
