Rabu, 22 Mei 24

Kebijakan Impor Beras Dipertanyakan!

Kebijakan Impor Beras Dipertanyakan!

Jakarta, Obsessionnews.com – Kebijakan pemerintah membuka kran impor beras makin dipertanyakan. Karena untuk jumlah 500.000 ton, bulog menyediakan anggaran sebesar Rp15 triliun, menurut Kepala Bulog, Djarot Kusumayakti. “Ini sebuah angka yang fantastis! menurut saya, dan bila dikalkulasikan maka harga beras tersebut berada di angka Rp30.000 per kg,” ungkap Prof Dr H Dailami Firdaus, Anggota DPD RI, Rabu 924/1/2018).

Senator asal Jakarta ini membeberkan, sesuai informasi yang diterimanya dari hasil RDPU dengan para pakar di Komite II DPD RI, Guru Besar dari UNILA Lampung Prof Bustanul Arifin memaparkan bahwa selama pemerintahan Jokowi-JK, tercatat: Pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan impor beras sebanyak 2,9 juta ton dengan nilai sekitar Rp16.9 triliun dalam kurun waktu tiga tahun (2014 – 2017).

“Bila melihat data tersebut maka impor beras khusus ini tentu menyimpan banyak kejanggalan, mulai dari urgensinya untuk apa, hingga harus impor disaat memasuki musim panen! Ditambah lagi dengan nilai yang begitu besar dan dengan harga yang bila dikalkulasikan sekitar 30.000 per kg maka sudah dipastikan diatas harga beras premium. Golongan masyarakat mana yang akan mengkonsumsi beras tersebut?” sorot Dailami.

“Sudah jelas tidak akan tersentuh oleh kalangan masyarakat bawah atau masyarakat yang membutuhkan!” serunya pula.

Saat ini, menurut Dailami, yang dibutuhkan adalah kestabilan harga dan pengendalian harga pasar. Dengan nilai yang dianggarkan oleh Bulog untuk impor beras khusus, ia yakin bila itu digunakan untuk operasi pasar, kemungkinan besar akan memberikan dampak yang baik untuk kestabilan harga.

“Pekerjaan rumah mengenai pangan ini masih banyak sekali, lalu semua diberikan solusi dengan cara membuka impor dan berdalih ketidak siapan produksi karena permasalahan cuaca. Yang pasti dalam pelaksanaan impor beras khusus ini akan menjadi perhatian khusus dan saya meminta agar diawasi secara utuh oleh instansi-instansi terkait dalam seluruh pelaksanan kebijakan impor tersebut. “Secara pribadi saya menyayangkan kebijakan ini!,” tandas Anggota DPD RI. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.