Jakarta, Obsessionnews – Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas apa tujuan lembaganya berencana melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember mendatang.
Sebab menurut Dahlan, sering kali KPK salah persepsi tentang politik uang dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, ketika pasangan calon memberikan uang kepada tim sukses di lapangan untuk biaya operasional tidak bisa disebut sebagai politi uang. Karena itu Konteksnya harus diperjelas.
”Kita apresiasi, upaya niat KPK melakukan OTT pada saat Pilkada serentak. KPK harus proporsional, yang mau di OTT itu dalam konteks apa. Kadang-kadang itu, biaya operasional bukan bagi-bagi uang,” ujarnya di DPR Selasa (1/8/2015).
Menurutnya, selama masa kampanye pasangan calon memberikan uang kepada Timses dianggap wajar. Ia menyarakan lebih baik KPK lebih fokus pada penanganan kasus lain. Pasalnya, untuk mengawasi Pilkada serentak terlalu luas jangkauannya. Ia khawatir hasilnya justru tidak maksimal.
“Lebih baik, KPK fokus keempat lainnya saja. Tapi, bukan berarti saya tidak mendukung KPK,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini takut, kewenangan KPK hanya disalahgunakan untuk kepentingan politik dari salah satu pasangan calon, dengan tujuan melemahkan atau menggagalkan pasangan calon yang lain.
“Jangan sampai nanti, KPK dijadikan alat atau dipolitisasi, untuk memutuskan pasangan tertentu dengan menegakan hukum,” tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan, pihaknya siap melakukan operasi tangkap tangan jika ada pihak yang terlibat politik uang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan terselenggaranya Pilkada yang berintegritas bersih dari praktek korupsi.
“KPK siap melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tergantung informasinya,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam Peluncuran dan Talkshow Program Pilkada Berintegrasi 2015 di kantornya, Senin (31/8).
Menurutnya, moment Pilkada sering terjadi politik uang. Politik Politik uang tidak hanya melibatkan pemberian uang tunai, namun juga pemberian barang atau hadiah. Dan biasanya dilakukan oleh pelaku pasif dan juga para petahana.
“Laporan berfokus pada incumbent (petahana),” kata Adnan.
Untuk itu, Adnan menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada KPK jika mengatahui ada dugaan politik uang selama Pilkada. Ia mengaku lembaganya siap mengawal dan mengawasi jalanya Pilkada serentak di seluruh Indonesia. “Kami berharap masyarakat menyampaikan informasi yang akurat,” jelasnya. (Albar)
