Jakarta, Obsessionnews.com – Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam turut berkomentar terkait gaduh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membeberkan kebobrokan perusahaannya sendiri di hadapan publik.
Menurutnya, apa yang dilakukan Ahok menunjukan dirinya tidak paham apa tugas dan fungsi komisaris. Sebab, tidak sepantasnya seorang komisaris mengumbar persoalan yang ada di Pertamina dengan cara yang frontal.
“Ahok ini seperti tidak tahu aturan. Ahok sekolah dahulu. Sekolah tentang bagaimana jadi komisaris. Jangan asal ngomong begitu,” kata Ridwan saat dihubungi, Kamis (17/9/2020).
Menurut Ridwan, kalaupun ada persoalan di tubuh Pertama, Ahok sebagai Komisaris harus bisa menyampaikan persoalan ini dengan baik. Tidak seenaknya sendiri.
Politisi Golkar ini mengatakan, dalam UU PT, Komisaris adalah ikut bertanggung jawab atas PT dan setiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah pertanggungjawaban direksi atau komisaris diterima oleh pemegang saham, maka yang bersangkutan dibebaskan dari semua tanggungjawab
pada tahun anggaran tersebut.
“Artinya semua program dan keuangan menjadi tanggungjawabnya, sehingga anggaran itu sudah disetujui oleh dewan komisaris tinggal direksi melaksanakan kalau ada penyimpangan. Komisaris bisa membatalkan keputusan tersebut,” ujar Ridwan.
Yang lebih membahayakan dari perkataan Ahok adalah, bisa menjatuhkan nama Pertamina di dunia bisnis internasional dan bisa menurunkan ratingnya. Akibatnya Bond Surat hutang pertamina nilainya jatuh, karena management yang amburadul.
“Masalah-masalah yang disampaikan Komut adalah masalah yang harus diselesaikan dalam rapat dewan komisaris dan direksi,” jelasnya.
Ridwan pun menjelaskan, komisaris utama dan direksi ialah pejabat di perusahaan yang saling berkaitan. Setiap kebijakan yang diambil perusahaan, diketahui komisaris dan dieksekusi direksi. Sebagai komisaris, Ahok sebenarnya bisa mencegah kebobrokan itu terjadi.
“Jadi apa yang dikatakan Ahok itu dia harus bertanggung jawab. Jadi yang dia ucapkan itu, istilahnya menepuk air kena muka sendiri,” beber dia.
Sebelumnya, Ahok membuka bobrok manajemen Pertamina secara lugas lewat akun Youtube Poin, Senin (14/9). Sebagai komisaris utama, Ahok mengatakan manajemen hobi melobi menteri terkait pergantian direksi perusahaan.
Bahkan, Ahok tak tahu soal pergantian direksi yang baru saja dilakukan di tubuh Pertamina. Makanya, ia mengaku sempat marah-marah ke manajemen.
“Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri karena yang menentukan itu menteri,” kata Ahok.
Kemudian, ia bilang tak ada perubahan gaji karyawan meski yang bersangkutan sudah dicopot atau pindah posisi. Misalnya, karyawan A mendapatkan gaji Rp100 juta, tapi setelah dicopot atau pindah jabatan jumlah gaji yang diterima tetap sama.
“Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka buat gaji pokok besar semua. Jadi bayangkan gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, tidak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila saja nih,” imbuh Ahok.
Selain itu, Ahok juga mengungkapkan kekesalannya soal pengelolaan utang di Pertamina. Pasalnya, perusahaan terlalu mudah menarik utang, padahal sudah memiliki beban utang yang tinggi.
“Sudah utang US$16 miliar. Tiap kali otaknya minjam duit. Saya kesel nih,” kata Ahok.
Bukan hanya kepada direksi Pertamina. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun. Pengelolaan perusahaan pelat merah seharusnya diganti dengan sistem super holding seperti Temasek di Singapura.
“Kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita harus ada yang namanya Indonesia Incorporation semacam Temasek karena presiden tak bisa mengontrol manajemen BUMN,” jelas Ahok. (Albar)
