Obsessionnews.com – Polisi telah menjemput paksa artis Nikita Mirzani (NM) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2022). Alasan Nikita dijemput paksa oleh polisi karena dia telah mangkir dua kali dalam pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.
Hal itu terjadi sejak Nikita ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap kekasih Nindy Ayunda, yaitu Dito Mahendra (DM) pada 10 Juni 2022 silam.
Informasi mengenai status tersangka Nikita diketahui dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebutkan SPDP itu diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang dari Polresta Kota Serang.
“Pada Jumat, 10 Juni 2022, Kejaksaan Negeri Serang telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/80/VI/RES.2.5/2022/Reskrim tanggal 04 Juni 2022 dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota atas nama Tersangka NM,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Senin (11/7).
Baca juga: Dijemput Paksa Polisi, Nikita Mirzani Titip Pesan untuk Anak-anaknya
Ketut menerangkan Nikita disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 atau Pasal 36 juncto Pasal 51 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau fitnah (penistaan) dengan tulisan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHP.
Adapun Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyatakan bahwa ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’.
Sementara itu, Pasal 45 ayat 3 UU ITE menjelaskan soal sanksi pidana atas pelanggaran ini. Pelaku pelanggaran bisa dijerat pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda Rp 750 juta. Begini bunyi pasalnya.
Pasal 45 UU ITE
(3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Sementara itu, Pasal 36 UU ITE menjelaskan soal orang yang sengaja melawan hukum berkaitan dengan Pasal 27.
Pasal 27
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Pasal 36
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Lebih lanjut, sanksi pidana pelanggaran ini dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (2) UU ITE. Yang mana ancaman pidananya paling lama 12 tahun.
Pasal 51
(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
Sedangkan Pasal 311 KUHP dijelaskan pula soal kejahatan menista dengan tulisan. Begini bunyi pasalnya.
Pasal 311 KUHP
(1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-3. (K.U.H.P. 312 s, 316, 319, 488). (Poy)
