Jakarta, Obsessionnews – Soal kelanjutan siapa yang bakal mengelola Blok Mahakam, pemerintah akan mengumumkannya pada Jumat besok pukul 7.30 WIB. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Presiden Jokowi sudah menyetujui keputusan yang bakal diumumkannya tersebut.
Hingga saat ini, pengelolaan blok yang terdapat di Kalimantan Timur masih dikuasai Total E&P Indonesie dan bakal berakhir pada 31 Desember 2017 mendatang. Total masih berhasrat, sedangkan PT Pertamina pun sudah menyatakan kesiapannya mengelola Blok Mahakam.
Dalam pengelolaan Blok Mahakam sendiri, diperlukan dana cukup besar. Seperti diketahui, Total saja menghabiskan dana investasi sebanyak USD 2 milyar pertahun. Tahun depan, perusahaan asal Perancis yang sudah 50 tahun mengoperasikan ladang minyak dan gas di Pulau Kencana tersebut, mematok angka produksi gas sebanyak 1.198 sampai 1.307 juta kaki kubik perhari.
Berdasar data yang dimiliki PT Pertamina, Blok Mahakam menyimpan cadangan gas bumi sebanyak 36 triliyun kaki kubik. Ini, merupakan persediaan paling besar yang ada di seluruh Indonesia. (Baca juga: Total Ikhlas, Blok Mahakam Jadi Milik Pertamina)
Sejak mencapai puncak produksi gas pada tahun 2009 lalu yang sempat menyentuh angka 2,8 milyar kaki kubik perhari, produksi gas di Blok Mahakam terus menurun. Tapi, ada potensi tambahan lain di sekitar blok sebanyak 2,8 TCF.
Jika Pertamina berhasil mendapat restu pemerintah untuk mengelola Blok Mahakam secara penuh, belum tentu juga perusahaan plat merah ini jalan sendiri. Makanya, ada wacana nantinya saham juga ditawarkan kepada Total. Keuntungan jika ini dilakukan, Pertamina juga mendapat saham yang dimiliki Total pada blok di berbagai negara.
Sekedar pengingat, sejak pertama kali beroperasi di Indonesia pada 31 Maret 1967, pembagian saham antara Total E&P Indonesie dan Inpex adalah 50:50. Makanya, Sudirman Said mengatakan pemerintah memberi peluang kepada Total untuk ikut mengelola Blok Mahakam bersama Pertamina.
“Mereka (Total) menyampaikan aspirasi. Berapa? Rahasia dong. Angkanya (share saham) masuk akal, tapi saya nggak mau nyebut,” kata Sudirman.(Mahbub Junaidi)
Pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati asumsi makro dari target lifting minyak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebanyak 800.000-830.000 bph.(Mahbub Junaidi)
