Minggu, 19 September 21

Apindo: RPP SDA dan SPAM Tidak Jelas

Apindo: RPP SDA dan SPAM Tidak Jelas
* Hariyadi B Sukamdani

Jakarta, Obsessionnews – Pada 18 Februari 2015 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor 85 tahun 2015 menyatakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air menjadi batal dan tak punya kekuatan hukum mengikat. Mengisi kekosongan tersebut, Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan kembali diberlakukan.

Namun, menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), pemberlakuan kembali UU nomor 11/1974 sebagai dasar pengusahaan sumber daya air di Indonesia tak dapat diimplementasikan secara langsung, hingga menimbulkan keraguan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktifitasnya pasca dikeluarkannya putusan MK.

Akhirnya, pemerintah menyusun dua rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang sumber daya air (SDA) dan RPP sistem penyediaan air minum (SPAM).

Ketua Umum APINDO Hariyadi B Sukamdani mengatakan, RPP SDA dan RPP SPAM akan memberi sentimen negatif terhadap perkembangan perekonomian nasional dan merugikan keberlangsungan kegiatan usaha. Sebab menurut dia, RPP telah mendiskriminasi badan usaha penanaman modal asing karena menutup kesempatan mendapat izin pengusahaan termasuk membatasi lingkup bagi sektor swasta.

Kedua RPP tadi juga menimbulkan ketidakjelasan penetapan prioritas pemberian izin pengusahaan sumber daya air kepada swasta. Ketentuan ini, menurut Hariyadi, jelas tidak sesuai dengan amanat UU 11/1974 serta amar putusan MK.

“Merupakan hal bijak bagi pemerintah untuk dapat melakukan konsultasi dan mendapat masukan dari pelaku usaha dalam penyusunan kedua RPP terkait sumber daya air minum khususnya dalam beberapa hal teknis seperti kondisi permodalan, lingkup pengusahaan, perizinan,” kata Hariyadi.(Mahbub Junaidi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.