Jakarta, Obsessionnews.com – Partai Nasdem mendesak pemerintah Presiden Jokowi menghentikan pelatihan online kartu prakerja yang dianggap salah sasaran,, karena latihan tersebut tidak dibutuhkan di masa pendemi virus Corona (Covid-19). Lebih baik anggaran pelatihan dialihkan menjadi bantuan langsung ke masyarakat yang terdampak Covid-19 di era pandemi sekarang ini. “DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan,” tandas Wakil Ketua Umum Parta Nasdem, Ahmad M Ali dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2020). Pimpinan Partai Nasdem ini meminta program pelatihan daring diubah menjadi program bantuan langsung untuk mereka yang terdampak wabah Covid-19, terutama yang mengalami pemberhentian kerja. Nadem menilai penghentian program pelatihan daring dapat memperbanyak jumlah masyarakat yang menerima manfaat, yaitu dari 5,6 juta orang menjadi 8 juta orang. “Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona,” tuturnya. Ali menegaskan, Partai Nasdem juga meminta agar pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menjadi masalah ke depannya. Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya. Karena itu, jelasnya, DPP Partai Nasdem meminta Fraksi Partai Nasdem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung. “Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK,” kata wakil Surya Paloh ini. “Tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona,” tambahnya Selain itu, Nasdem meminta pemerintah membenahi penyaluran insentif Kartu Prakerja agar tepat sasaran. Pemerintah diharapkan dapat membenahi sistem data soal penerima Bansos agar akurat. “Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika,” tutur Ahmad Ali. Diketahui, untuk pelatihan daring kartu prakerja, pemerintah bermitra dengan sejumlah perusahaan mulai dari Ruangguru, Tokopedia, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, Bukalapak, Kemnaker.go.id hingga Mau Belajar Apa. (Red)