Jakarta, obsessionnews.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) segera mencairkan tunjangan kinerja (Tukin) bulan Februari untuk ribuan PNS yang belum cair.
Mufida menyebut dari ribuan PNS yang terkendala belum cairnya tunjangan kinerja PNS juga termasuk PNS di daerah. Ia mengungkapkan jangan sampai persoalan terlambatnya pencairan tunjangan kinerja berdampak terhadap capaian target kerja BKKBN.
“Kita minta segera cairkan baik karena persoalan server atau yang lain harus segera ada percepatan pencairan. Terlambatnya pencairan tunjangan kinerja jangan sampai mengganggu kinerja PNS dalam melayani publik,” ucap Mufida dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/3/2022).
Baca juga: Mufida Minta Kemenkes dan BPOM Tak Main-main Soal Vaksin Kadaluarsa
Mufida pun meminta agar pemerintah tidak hanya peduli terjadap kesejahteraan penggerak2 program BKKBN yang ASN saja, tapi juga terhadap kader2 penyuluh KB non ASN.
“Kader KB non ASN ini juga sdh berperan sangat penting dalam kesuksesan program2 BKKBN. Mereka sangat ikhlas kerja keras tanpa pamrih walau kecil nominal insentifnya,” jelas Mufida.
Kader penyuluh KB merupakan tim andalan BKKBN di lapangan yang juga bertugas terhadap penanganan stunting di Tanah Air. Mufida meminta agar ada insentif yang lebih layak yang segera diberikan kepada mereka.
“Harap diingat bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan penugasan khusus bagi BKKBN sebagai leading sektor penanganan stunting yang masih jadi PR sangat besar bagi pemerintah,” ujar Mufida.
Juru Bicara PKS ini mengingatkan bahwa tertundanya tunjangan kinerja PNS pada akhirnya yang terganggu adalah program-program strategis salah satunya penanganan stunting.
Baca juga: Mufida Minta Kesiapan Pemerintah Hadapi Gelombang Ketiga
“Saat reses saya mendatangi anak penderita stunting di Jakarta, angka stunting di daerah bisa jadi lebih tinggi lagi. Jangan sampai semua amanah besar ini terganggu karena terlambatnya pencairan tunjangan atau hal yang lainnya,” kata Mufida.
Mufida meminta agar antisipasi terkait teknis sudah dilakukan manajemen risiko sejak awal sehingga sudah ada rencana cadangan yang bisa langsung dilakukan.
“Kalau pemerintah sudah bicara sampai Metaverse maka soal implementasi teknologi informasi seharusnya bukan jadi persoalan. Pertanyaannya misalnya apakah servernya ada backup? Apakah ada target sampai kapan pemulihan? Jangan sepelekan hal yang detail karena berpengaruh terhadap hal yang strategis,” ujar dia.
Mufida menegaskan, selain itu hak kesejahteraan para kader non ASN juga harus dan wajib segera dipenuhi. (Poy)
