Gianyar, Obsessionnews.com – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) non tunai dari Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai arahan Presiden saat rapat terbatas (ratas) pada 26 April lalu tentang keuangan inklusif.
“Arahan Presiden bahwa setiap bansos dan subsidi agar disalurkan non tunai menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan mengontrol, memantau, serta memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, serta tepat jumlah, ” ujar Mensos saat penyaluran bansos non tunai PKH di Gianyar, Bali, Minggu (9/10/2016).
Presiden juga memerintahkan, kata Mensos, agar penyaluran bansos diintegrasikan dalam satu kartu. Langkah strategis telah dilaksanakan, termasuk menjalin kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau MoU antara Bank Indonesia (BI) dengan berbagai kementerian/lembaga terkait.
“Uji coba penyaluran bansos non tunai melalui electronic warung gotong royong atau e-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE)-PKH telah dilaksanakan di 25 kota sejak Agustus 2016, ” ucapnya.
Conditional Cash Transfer (CCT) atau PKH untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bansos tunai maupun non tunai dengan kondisionalitas memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial.
Penerima PKH diprioritaskan memperoleh bantuan rastra/bantuan pangan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS), Rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan KUBE, serta berbagai program bersubsidi lainnya.
“Diharapkan penerima akan diperoleh dampak signifikan dari PKH dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di Indoensia,” harapnya.
PKH dimulai sejak 2007 menyasar keluarga miskin yang memiliki ibu hamil, balita, anak SD, SMP, SMA, disabilitas berat, serta lanjut usia di atas 70 tahun. Hingga tahun 2015, PKH telah menjangkau 3,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bertambah menjadi 6 juta KPM tahun ini.
“Dalam setahun KPM akan menerima bantuan dalam empat tahap. Tahap awal bansos non tunai akan disalurkan bagi 1 juta KPM di 20 provinsi dan 68 kabupaten/kota, penyaluran tahap ketiga dan keempat dimulai akhir tahun ini, termasuk 44 kota percontohan transformasi rastra menjadi bantuan pangan secara non tunai. Untuk 2017 akan ditingkatkan menjadi 3 juta KPM bansos non tunai, ” katanya.
Penyaluran bansos non tunai diprioritaskan di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan e-Warong KUBE-PKH dan agen Bank HIMBARA. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keluarga miskin memperoleh bantuan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial secara integratif holistik.
“Penyaluran menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimodifikasi menjadi Kartu Debet ATM HIMBARA dengan sistem E-Walet dan tabungan terintegrasi, ” tegasnya.
Menggunakan sistem kartu combo multifungsi, sebagai e-wallet berbasis server yang bisa menyimpan data penyaluran bantuan PKH dan basis TabunganKu. Teknis pengambilan bansos non tunai PKH dan rastra/bantuan pangan di e-Warong KUBE-PKH merupakan hasil kerjasama Kementerian Sosial dengan HIMBARA dan Bulog.
Selain itu, ada titik-titik yang bisa digunakan untuk pencairan melalui agen-agen perbankan, ATM, dan outlet bank tertentu, sebagai realisasi program OJK menggunakan Laku Pandai dan program BI untuk keuangan digital. Didukung jaringan outlet HIMBARA yang mencapai lebih dari 55.000 ATM dan 114.000 agen sudah cukup dan mampu melayani penyaluran bansos.
Saat penyaluran juga dibangun sistem monitoring yang bersifat online untuk pemantauan, penyaluran, dan penyerapan bansos serta rekonsiliasinya menjadikan sistem bisa diakses Kementerian dan stakeholder terkait yang memerlukan data.
Kedepan, dengan metode ini bisa diterapkan untuk mendukung program pemerintah dalam penyaluran berbagai bansos atau program bersubsidi lainnya, seperti pupuk, elpiji, dan KIP. (Dudy Supriyadi)
Ket foto :
