Jakarta, Obsessionnews.com – Arogansi yang dilakukan terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak hanya membuat masyarakat marah. Pemerintah juga dibikin kerepotan dan pontang-panting ke sana kemari demi mencegah terjadi gejolak amuk yang lebih besar dari masyarakat.
Setidaknya ini yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Manuvernya mendatangi kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin, pada Rabu malam kemarin menuai kritik dan protes. Sebab, Luhut adalah Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, bukan Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam). Sehingga wajar muncul pertanyaan dari masyarakat: “Menko Kemaritiman kok ngurus polhukam sih?
Kedatangan Luhut ke rumah Ma’ruf dinilai di luar dari kewenangannya sebagai Menko Kemaritiman. Terlebih sampai membawa Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Aksi ini terkesan bahwa pemerintah sudah kalang kabut memadamkan api kemarahan masyarakat. Padahal Ahok yang berulah.
“Saya ingin tanya, Pak Luhut datang ke kediaman Kiai Ma’ruf atas perintah Presiden Jokowi atau Ahok? Datang ke rumah Kiai Ma’ruf bawa Kapolda, bawa Pangdam, publik kan melihatnya Pak Luhut datang untuk menyelesaikan masalah Ahok,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, Kamis (2/2/2017).
Andre menuturkan, jika kedatangan Luhut dalam posisi sebagai anak buah Jokowi maka sangat jelas jika pemerintah tidak netral terkait kasus Ahok. Sementara jika datang dalam posisinya sebagai anak buah Ahok, sudah semestinya Jokowi menegurnya.
“Pak Luhut diperintah Presiden atau Ahok? Kalau sebagai anak buah Ahok, maka Pak Luhut harus ditegur. Kalau perlu dipecat,” kata Andre.
Terkait dugaan penyadapan percakapan antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin oleh kubu Ahok, Andre menilai hal itu menyalahi aturan karena dilakukan secara ilegal. Dia menegaskan bahwa tindak penyadapan merusak demokrasi dan bisa merusak tatanan negara. Terlebih bila digunakan untuk politik.
“Kepada Presiden Jokowi, Presiden saya dan Presiden seluruh rakyat Indonesia, kalau ini dibiarkan bisa berbahaya. Presiden Nixon bisa jatuh gara-gara skandal penyadapan. Jangan sampai karena Ahokgate, lalu Presiden di-impeachment,” katanya.
Sebagai partai opisisi, Gerindra tetap tidak mau pemerintah dan negara ini berantakan hanya gara-gara membela arogansi yang dilakukan oleh Ahok. Ia mengingatkan kepada Jokowi ke depan apapun situasi bisa saja terjadi. Karena itu tidak boleh negara dikorbankan hanya gar-gara satu orang.
“Ini kritik saya untuk Presiden, bukan karena saya ingin makar,” tuturnya.
Presiden Jokowi sendiri mengaku sudah tahu salah satu menteri Kabinet Kerja datang menemui Ma’ruf Amin. Dia menilai, inisiatif seperti itu sangat baik untuk kepentingan negara. Namun, ia menegaskan kedatangan Luhut adalah inisiatif sendiri.
“Ya inisiatif-inisiatif menteri, para Menko, baik kalau untuk kepentingan negara,” kata Jokowi di JCC, Senaya, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Sebelumnya Luhut menyatakan bahwa pertemuannya dengan Ma’ruf tak lain untuk silaturahmi biasa, karena hubungan pertemanan yang baik. Ia datang bukan sebagai menteri tetapi sebagai teman baik.
“Teman yang sudah kenal lama. Hubungan saya dengan NU kan sangat baik. Beliau juga Rais Aam NU,” ujar Luhut.
Seperti diketahui, Luhut dan jajaran pejabat Polda Metro Jaya, seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana, dan Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana mengunjungi kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin, pada Rabu (1/2). Ma’ruf mengakui kedatangan mereka itu hanya untuk bersilaturahmi. Ia mengatakan Luhut mengajaknya menjaga kondusivitas Jakarta. (Albar)
