Jakarta, Obsessionnews – Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta, Salamuddin Daeng yang juga Peneliti The Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai, ekonomi Indonesia saat ini bagaikan hutan kebakaran.
“Nilai dolar yang terus membumbung menghanguskan sedikit demi sedikit kekayaan Indonesia, bagai asap melayang ke luar negeri baik dalam bentuk aliran keluar modal asing, aliran pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri,” paparnya, Jumat (2/10/2015).
Mengapa bisa terjadi? Menurut Salamuddin Daeng, ada lima ‘gebrakan’ Jokowi yang secara langsung menyebabkan situasi ini. Yakni:
1. Gebrakan awal Pemerintahan Jokowi yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ekonomi Indonesia langsung mengalami lesu, bagai tubuh yang kehilangan darah. Kebijakan ini langsung menyebabkan kenaikan harga2 (inflasi) yang tinggi, dan langsung memukul daya beli masyarakat. Dampak kenaikan harga BBM itulah yang masih terasa sampai dengan saat ini, tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi pelaku usaha. Inflasi yang tinggi dan daya beli yang rendah memyebabkan investasi enggan masuk ke Indonesia, karena imbal hasilnya akan negatif.
2. Gebrakan Jokowi yang agresif membuat MOU dengan China dalam hal investasi dan utang. Puluhan MOU dibuat untuk mendapatkan utang China dan Investasi China. Padahal pelaku usaha internasional tahu bahwa China tengah sekarat akibat perlambatan ekonominya, krisis utang publik yang besar dan ambruknya sektor property China. Langkah Jokowi yang bersandar pada China dinilai sebagai langkah membahayakan karena akan menjadikan Indonesia sebagai pelampung penyelamat ekonomi China.
3. Kebijakan Jokowi yang memicu inflasi tinggi tersebut diikuti dengan kebijjakan BI yang menaikkan suku bunga. Akibatnya langsung pada pelemahan kredit dan konsumsi yang selama ini menopang lebih dari 57% PDB Indonesia. Kebijakan BI yang menaikan suku bunga memicu bank bank menaikkan suku bunga gila gilaan, yang kemudian berdampak pada perlambatan kredit dan usaha.
4. Kebjaikan Jokowi yang menetapkan target ambisius dalam pembangunan infrastruktur yang dipandang oleh para pelaku ekonomi akan semakin memperparah defisit neraca berjalam Indonesia. Proyek-proyek infrastuktur skala besar tersebut pastilah akan memicu impor gila gilaan sehingga akan menyedot cadangan devisa Indonesia.
5. Kebijakan Jokowi yang menetapkan target ambisius terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target kenaikan APBN yang sangat ambisius dalam APBN P 2015 hingga 30 % dinilai oleh lembaga lembaga keuangan internasional tidak masuk akal dan tidak akan tercapai, dikarenakan ekonomi sedang melemah baik nasional maupun global. Target kenaikan pajak dan cukai yang juga ugal ugalan langsung memukul ekonomi nasional, menyebabkan bangkrutnya perusahaan dan memicu PHK.
Salamuddin Daeng mengingatkan, hari hari ke depan adalah situasi yang rumit, baik karena inflasi tinggi, daya beli rendah, industri bangkrut, harga komoditi merosot, impor meningkat, aliran devisa keluar negeri tinggi, bunga utang dan cicilan utang pokok pemerintah dan swasta yang besar. “Apakah segudang masalah itu ada jalan keluarnya? Tergantung pak Jokowi sendiri,” tuturnya. (Red)
