Obsessionnews.com - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur (Jatim) mendapat perhatian  dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. Sebab hasil survei IKP tahun 2022 yang dilakukan Dewan Pers menempatkan Jatim pada posisi terbawah ketiga, di atas Papua Barat dan Maluku Utara.   Baca juga:Usamah Hisyam: Islam Perjuangkan Kemerdekaan Pers, Sekarang Jadi KorbanLaNyalla Sesalkan Pemkot Bandar Lampung yang Abai terhadap Nasib Guru PPPKWabup Tana Toraja Minta Dukungan LaNyalla untuk Kembangkan Pariwisata     Untuk itu LaNyalla meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Sebab, hasil survei itu jelas mengindikasikan jika kemerdekaan pers di Jatim sedang tidak baik-baik saja. “Gubernur harus mencari jalan dan menemukan masalahnya mengapa IKP di Jawa Timur pada posisi yang rendah,” jelas LaNyalla ketika bertemu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim bersama pengurus harian di Surabaya, dikutip dari siaran pers, Selasa (27/9/2022). LaNyalla juga mendorong PWI turut mencarikan jalan keluar untuk mendongkrak angka IKP. “Teman-teman  PWI harus ikut terlibat dalam meningkatkan IKP di Jatim,” tandasnya. Menurut LaNyalla, Jatim adalah barometer dalam segala hal di Indonesia. Jika kemudian angka IKP-nya rendah, hal itu tentu itu sangat memprihatinkan. Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menyatakan siap untuk membantu Gubernur meningkatkan IKP Jawa Timur. Menurut Lutfil, hasil survei Dewan Pers terkait IKP di Jatim memang tidak menggembirakan. Namun, ia berharap semua pihak menjadikan hasil itu sebagai bahan koreksi dan introspeksi diri. “Walaupun hasilnya masih bisa kita perdebatan terkait dengan metodologi dan indikator yang survei yang digunakan, namun langkah bijak yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ke depannya nanti,” jelas Lutfil. Oleh karena itu PWI akan pro aktif melakukan komunikasi baik dengan Dewan Pers menyangkut penyempurnaan metodologi survei agar bisa benar-benar memotret indeks kemerdekaan yang lebih tepat. Ia juga akan mendorong kepala daerah untuk memberi perhatian terhadap peningkatkan indeks kemerdekaan pers di Jatim. Menurut Lutfil, salah satu aspek yang perlu dilakukan adalah menghadirkan regulasi yang mengatur tentang peran pers dalam memberitakan isu-isu terkait pengarusutamaan gender, pemberitaan ramah anak hingga peran pers dalam membuka akses bagi penyandang disabilitas. Untuk mendongkrak nilai indeks kemerdekaan pers, lanjut Lutfil, Gubernur juga harus menunjukkan komitmennya meningkatkan kapasitas dan kualitas pers di daerah. “Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pers melalui sejumlah kebijakan seperti  penyelenggaraan Uji kompetensi wartawan atau sertifikasi perusahaan pers, harus didukung oleh pemerintah daerah,” tegas Lutfil. Menurutnya, dukungan inilah yang perlu diformulasikan dalam bentuk regulasi yang  bisa berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) dan atau berupa Peraturan Daerah (Perda). “PWI Jatim siap menginisiasi dan membantu pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang bisa mendongkrak indeks kemerdekaan pers di masa mendatang,” ujar Lutfil. (red/arh)