Padang, Obsessionnews – Kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) ke Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) diwarnai aksi unjuk rasa yang digelar aktivis mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Padang.
Aktivis mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa- Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM-KM Unand) menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah terkait pelemahan nilai rupiah terhadap dolar dan persoalan tenaga kerja asing di Indonesia serta isu bahaya laten PKI yang mulai muncul ke permukaan.
Namun aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa tersebut dihadang personil Brimobda Sumbar, sehingga mereka tidak dapat menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla saat melakukan kunjungan ke Sumbar pada Minggu (23/8) pagi.
Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, Reido Deskumar mengaku kecewa karena tidak bisa menyampaikan aspirasi, padahal aksi mereka damai untuk menyampaikan aspirasi kepada pemimpin negara.
“Bangsa Indonesia saat ini terlihat mengalami permasalahan yang begitu komplek seperti masalah ekonomi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini mengalami penurunan yang sangat tinggi hingga mencapai angka Rp 14.000,” ujar Deskumar disela-sela unjuk rasa.
Selain itu, masalah isu bahaya laten PKI yang sudah mulai memperlihatkan eksistensinya mulai dari atribut seperti gambar palu dan arit. Kemudian, maraknya isu tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia karena dikhawatirkan akan dapat menimbulkan persoalan pengangguran.
Selanjutnya, permasalahan yang tengah dihadapi persoalana ketahanan pangan seperti minimnya ketersediaan daging sapi. Kondisi itu berdampak terhadap harga daging di pasaran.
Aktivis mahasiswa mendesak pemerintah supaya menstabilkan nilai rupiah terhadap dolar AS. Menyelamatkan prekonomian rakyat dengan menstabilkan harga sembako dan meminta pemerintah pusat untuk mengantisipasi secara masif terhadap hal-hal apapun yang berhubungan dengan PKI.
Aktivis mahasiswa juga meminta pemerintah agar memberdayakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi angka pengangguran dan memperkuat kembali kekuatan pangan Indonesia. Pemerintah harus membatasi masuknya investor asing dan menasionalisasi aset yang ada, serta berperan aktif dalam menyelesaikan masalah, baik itu antar lembaga maupun masalah antar parpol. (Musthafa Ritonga)
