Padang, Obsessionnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekrut prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Pengawas Internal KPK, karena KPK selama ini merasa tidak nyaman.
Menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Emma Yohanna, kerja pemberantasan korupsi membutuhkan ketenangan dan kenyamanan.
“Bisa jadi selama ini KPK diobok-obok ya. Kan, kita bisa melihat,” kata Emma kepada Obsessionnews di Padang, Sabtu (16/5/2015).
Ia berpandangan, KPK merekrut TNI untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Pengawas Internal KPK untuk memudahkan kerja lembaga anti korupsi tersebut, apalagi garis komando di TNI jelas dari atasan hingga bawahan.
Meski demikian, sebelum rencana itu terlaksana, terlebih dahulu harus dilihat dari segi aturan, apakah ada landasan hukum yang jelas.
“Kalau saya melihat, asal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan, sah-sah saja. Artinya, siapa yang punya kompetensi dan siapa yang bisa menegakkan hukum, boleh saja, tapi harus berpijak kepada aturan. Ini harus dilihat, ada ndak aturan yang memungkinkan atau membolehkan dari unsur-unsur tersebut,” ujar Emma.
Diketahui, saat ini KPK tengah mengajukan permintaan kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mengisi jabatan Sekjen dan Pengawas Internal KPK, dari unsur TNI. (Musthafa Ritonga)
