Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan sikap sejumlah calon anggota legislatif yang hingga kini belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Padahal aturan pemilu mengharuskan para caleg menyetorkan LHKPN kepada KPK sebelum pemilu digelar.
Melihat adanya sikap yang tidak patuh tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo pun meminta masyarakat memilih caleg yang jujur dan bisa dipercaya.
“Tidak ada yang disembunyikan juga itu penting. Itu tadi, pentingnya penyampaian LHKPN, kalau LHKPN-nya disembunyikan gimana coba, jadi ini terutama bagi incumbent ya. Incumbent yang tidak melapor itu sudah menyembunyikan sesuatu, itu nggak boleh,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (16/4/2019).
Agus mengingatkan penting bagi masyarakat untuk melihat rekam jejak para calon anggota legislatif (caleg) sebelum memilih. Agus mengatakan hal itu dilakukan agar wakil rakyat yang terpilih nanti jujur dan bisa dipercaya.
“Harapan kita seperti di agama kan mendapatkan pemimpin yang sidiq, tabligh, amanah, fathonah. Itu harus memenuhi kriteria jujur, bisa dipercaya, kemudian terbuka menyampaikan sesuatu dan cerdas juga. Oleh karena itu, ajaran agama lain juga begitu,” ujar Agus.
Selain itu, menurut Agus, KPK sudah merilis caleg-caleg mantan narapidana korupsi. Hal itu juga bisa menjadi acuan pemilih. Agus berharap masyarakat bisa memiliki wakil rakyat yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
“KPK sudah mengumumkan siapa yang pernah jadi narapidana korupsi, itu juga jadi acuan kita. Nah adik-adik semua juga memahami bagaimana terkait rekam jejak,” kata Agus.
Pendapat yang sama juga dikemukakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Ia mengatakan, dalam memilih anggota legislatif, sangat penting melihat rekam jejak. Menurutnya, posisi legislatif sangat penting untuk menentukan arah negara.
“Saya selalu percaya rekam jejak. Jadi harus melihat rekam jejak. Kalau perlu ke kampung ini dulu jadi apa di kampung, gimana. Namanya rekam jejak bisa dicari. Legislatif itu penting, itu sangat menentukan negara mau ke mana,” kata Mahfud.
Mahfud mengaku selama ini memang lebih percaya pada rekam jejak daripada visi-misi resmi para calon anggota legislatif. Menurutnya, para kandidat itu banyak yang tak paham akan visi-misinya dan cenderung banyak bohong.
“Padahal dia sendiri nggak ngerti itu karena itu kan ada timnya. Kalau DPR, caleg visi-misi itu biasa singkat di riwayat hidup dan pidatonya. Itu juga banyak yang bohong,” ujar dia.
Mahfud mengatakan sangat penting bagi pemilih untuk mengecek rekam jejak setiap kandidat yang akan dipilihnya di pemilu. Ia kemudian menyindir sejumlah politikus yang selalu mengajak kebaikan dalam pidatonya tapi kenyataannya malah ditangkap KPK karena korupsi.
“Bahkan ada orang baru bilang ‘kita harus tunduk kepada ajaran syariah, tidak boleh korupsi dan sebagainya’. Yang di DKI Jakarta itu langsung besoknya di-OTT karena korupsi. Terus ada yang bilang beda tipis pejabat dan penjahat, sekarang jadi pejabat hebat terus besoknya di-OTT karena jadi penjahat itu ada. Emang apa yang di omongan dengan yang dilakukan itu beda,” sebut Mahfud.
“Itu sebabnya, penting untuk mengecek rekam jejak,” sambungnya.
Sementara itu, peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan ICW kini memiliki platform untuk melihat rekam jejak calon legislatif, yaitu Rekamjejak.net. Menurutnya, para pemilih bisa melihat dan mengetahui rekam jejak para caleg melalui platform tersebut.
“Ada 250 caleg yang masuk catatan kita di rekam jejak. Ada soal LHKPN, statement politik, dan rekam jejak lain,” papar Adnan. (Has)
