Press Release
JAKARTA (7/4) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) tengah megupayakan pemenuhan kebutuhan pakan ikan yang berkualitas secara efisien, seiring dengan perkembangan budidaya yang kian dinamis. Tahun 2019, total produksi perikanan budidaya nasional diproyeksikan mencapai 31,3 juta ton, di mana sebesar 11,7 juta ton merupakan produksi ikan. Untuk memenuhi angka capaian produksi ikan tersebut, dibutuhkan setidaknya 14 juta ton pakan ikan.
“Isu pakan merupakan bagaian penting yang perlu menjadi fokus perhatian bersama karena pakan merupakan penyusun terbesar biaya produksi usaha budidaya yang lebih dari 70%. Di sisi lain, harga pakan pabrikan cenderung menunjukkan tren kenaikan, sehingga menyebabkan turunnya efisiensi usaha budidaya,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam sambutan pada pembukaan VALIDATION WORKSHOP “Preparation of Full TCP Project Supporting Local Feed Self-Sufficiency for Inland Aquaculture Development in Indonesia” yang diselenggarakan di Gedung Mina Bahari IV lantai 15 sebagai salah satu bentuk kerjasama antara KKP dengan FAO.
Menurut Slamet, kondisi tersebut dipicu oleh keterbatasan industri pakan dalam memanfaatkan bahan baku lokal untuk dijadikan pakan ikan, sehingga mau tidak mau industri masih bergantung pada bahan baku pakan impor, terutama tepung ikan.
Slamet menambahkan, permasalahan pakan saat ini bukan hanya menjadi isu nasional, namun telah menjadi isu global yang menjadi salah satu faktor pembatas utama dalam bisnis akuakultur di dunia. Untuk itu, KKP menggandeng badan pangan dunia FAO yang mulai melihat bahwa isu pakan harus menjadi isu trans-nasional yang harus segera dicarikan solusi. Tujuannya agar upaya mewujudkan ketahanan pangan global melalui pengembangan akuakultur akan mampu tercapai.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Regional FAO- Asia Pasifik Weimin Miao mengungkapkan, FAO hadir sebagai mitra kerjasama KKP akan membantu dalam memformulasikan strategi pengembangan pakan mandiri yang nantinya dapat digunakan secara regional.
Miao menyampaikan apresiasi kepada KKP yang telah menaruh perhatian terhadap isu pakan sebagai hal penting dan strategis dalam mata rantai produksi budidaya. “FAO mendukung penuh usaha pemerintah Indonesia dalam mencapai kemandirian pakan, sehingga keberhasilan pengembangan pakan mandiri di Indonesia dapat menjadi rujukan tersendiri di level Asia Pasifik. Terlebih saat ini Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan perhatian terhadap kemandirian pakan ikan yang dilaksanakan masyarakat,” terang Miao.
Miao menambahkan, FAO bersama Ditjen Perikanan Budidaya akan terus melakukan monitor terhadap implementasi pengembangan pakan mandiri di Indonesia. Diharapkan strategi yang dihasilkan pada workshop ini dapat menjadi fondasi yang kuat, sehingga keterbatasan bahan baku tidak menjadi halangan bagi sebuah negara, untuk menghasilkan pakan berkualitas demi pertumbuhan perikanan budidaya yang berkelanjutan.
*Sepakati Kembangkan Model Pengembangan Pakan Mandiri*
KKP dan FAO sepakat melakukan kerjasama pengembangan pakan mandiri di Indonesia. FAO setuju untuk mengalokasikan bantuan untuk TCP project pakan mandiri senilai kurang lebih Rp3,25 miliar. Fokus kerjasama yaitu: Pertama, penyediaan informasi dasar terkait ketersediaan suplai bahan baku, kebutuhan nutrisi, jenis dan formulasi pakan khususnya untuk pakan ikan patin di Indonesia; Kedua, pemanfaatan varian bahan baku pakan ikan lokal yang potensial dimanfaatkan; Ketiga, perbaikan formulasi dan kualitas pakan ikan yang diproduksi kelompok GERPARI, dan; Keempat, optimalisasi strategi farm feed management.
Menurut Slamet, pada tahap awal kerjasama akan dilakukan percontohan pembuatan pakan mandiri dan percontohan penggunaan pakan mandiri disertai dengan cara pemberian pakan yang baik (Good Feed Management Practices). “Percontohan ini akan dilakukan dengan cara melibatkan 30-40 orang pembudidaya dengan mekanisme cost sharing, dan diharapkan akan menjadi model rujukan bagi pengelolaan pakan mandiri di berbagai daerah di Indonesia,” tambah Slamet.
*Asosiasi Pakan Mandiri Nasional Terbentuk*
Dirjen Perikanan Budidaya telah mengukuhkan sebanyak 20 pelaku usaha pakan mandiri dari berbagai Provinsi di Indonesia dalam Asosiasi Pakan Mandiri Nasional (APMN) dengan Syarifuddin sebagai ketua. Asosiasi ini diharapkan dapat menjadi mitra KKP dalam pengembangan pakan mandiri nasional.
“Kami akan berusaha secara optimal untuk membantu pengembangan GERPARI yang telah dicanangkan oleh KKP,” tutur Syarifuddin.
APMN merupakan wadah bagi para pelaku usaha pakan mandiri yang bertujuan untuk membangun perikanan budidaya berbasis pakan mandiri yang berkualitas dengan harga terjangkau. Intinya keberadaan APMN diharapkan mampu mengkoordinasikan para pelaku usaha pakan mandiri untuk mendukung pengembangan usaha budidaya di sentra-sentra produksi di berbagai daerah.
*Kinerja Pakan Mandiri Menggembirakan*
Selama 2 (dua) tahun berjalan (2015-2016), program GERPARI telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan dari program GERPARI mengalami peningkatan sebesar 300%, yaitu dari 16.800 ton di tahun 2015 menjadi 62.100 ton pada tahun 2016. GERPARI juga turut berkontribusi terhadap penurunan volume impor bahan baku pakan ikan. Impor bahan baku pakan ikan menurun hingga 27% yaitu dari 303.932 ton pada tahun 2015 menjadi 221.564 ton pada tahun 2016. Penurunan impor bahan baku pakan ikan ini juga disebabkan oleh efektifitas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang gencar memberantas IUU Fishing, sehingga berdampak terhadap ketersediaan ikan non ekonomis sebagai bahan baku tepung ikan.
“Melalui GERPARI ini, telah dibentuk kelompok – kelompok pakan ikan mandiri guna memenuhi kebutuhan kelompok pembudidaya di masing-masing wilayah secara berkelanjutan,” terang Slamet.
Pengembangan GERPARI juga mampu menekan biaya produksi budidaya hingga di bawah 60%. Dengan kata lain, pembudidaya mendapatkan nilai tambah keuntungan sebesar Rp4.000 – 5.000 per kg.
Adalah Didi (50), Ketua Kelompok Nila Alam Sari Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil dalam pengelolaan pakan mandiri. Menurut Didi, kelompoknya telah mampu memproduksi pakan mandiri dengan kapasitas 4 ton per hari dengan jangkauan suplai untuk pembudidaya di Kabupaten Pandeglang dan daerah lain seperti Indramayu. Keberadaan kelompoknya menurut Didi, telah mendapat respon positif dari para pembudidaya karena secara umum memberikan dampak positif terutama meningkatnya nilai tambah keuntungan yang diraup.
Guna mendukung suplai kebutuhan pakan nasional, selain dengan GERPARI, DJPB juga menggarap program pembangunan pakan skala medium berkapsitas 1 ton per jam. Tahun 2017, pembangunan pakan rencananya akan difokuskan di Kabupaten Pangandaran, khusus untuk mendukung ketersediaan pakan bagi budidaya ikan kakap putih (Baramundi). Disamping itu, revitalisasi pabrik pakan UPT diarahkan dalam upaya menggenjot kapasitas produksi yang selama ini masih belum optimal. “DJPB setidaknya memiliki 9 UPT yang memiliki pabrik pakan, yang tersebar di Aceh, Jambi, Lampung, Karawang, Sukabumi, Jepara, Situbondo, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara,” papar Slamet.
Menurut Slamet, upaya-upaya tersebut merupakan langkah kongkrit untuk menjamin ketersediaan pakan yang terjangkau oleh para pembudidaya skala kecil, yang saat ini masih dihadapkan pada kendala inefisiensi produksi. GERPARI diharapkan akan memicu multiplier effect antara lain munculnya kelompok penyedia alat bahan baku dan juga kelompok pemasaran pakan ikan mandiri.
Slamet menambahkan, seiring dengan tuntutan global terkait isu sustainability, pihaknya juga akan mendorong upaya sertifikasi terhadap bahan baku pakan tepung ikan. Sertifikasi ini diarahkan untuk menjamin kualitas tepung ikan dan ketelusurannya. Artinya tepung ikan yang diperoleh selain harus terjamin kualitasnya, juga sumber ikan harus didapatkan dengan cara-cara ramah lingkungan.
“Diharapkan dengan adanya sinergi yang baik dari hulu sampai hilir ini, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya pembudidaya ikan, sehingga dapat menuju masyarakat perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkas Slamet.
Narasumber :
1. Slamet Soebjakto (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya)
2. Weimin Miao (Kepala Regional FAO-Asia Pasifik)
3. Syarifuddin (Ketua Asosiasi Pakan Mandiri)
(Ali Usman)
