Jumat, 26 April 24

Ketua Gerindra: Akhirnya, Terbukti Jokowi Bukan Presiden Boneka

Ketua Gerindra: Akhirnya, Terbukti Jokowi Bukan Presiden Boneka
* Ketua DPP Partai Gerindra, FX Arief Poyuono (ist)

Jakarta, Obsessionnews – Berakhir sudah drama konflik kisruh perseteruan pihak Polri vs Pimpinan KPK. Hari ini, Rabu (18/2), Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) dengan alasan memperhatikan suara rakyat.

“Jokowi juga memutuskan mengusulkan nama baru calon Kapolri yakni Komjen Badrodin Haiti yang saat ini duduk sebagai Wakapolri. Yang nantinya akan diajukan ke DPR,” kata Ketua DPP Partai Gerindra, FX Arief Poyuono kepada Obsessionnnews, Rabu (18/2/2015).

Selain itu, lanjutnya, Jokowi juga mengeluarkan Keppres pemberhentian dua pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Keduanya diberhentikan sementara karena posisi keduanya yang sudah berstatus tersangka.

Dengan alasan adanya satu kekosongan pimpinan KPK, jelasnya, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Jokowi  akan mengangkat Taufiqurrahman Ruki, Indriyanto Senoadji, dan Johan Budi, sebagai Komisioner Plt KPK.

“Dari keputusan dan langkah politik yang diambil dalam meyelesaikan konflik KPK va Polri Jokowi patut kita acungkan jempol atas ketegasan dan keberaniannya sebagai seorang pemimpin nomor satu di Indonesia,” tegas Poyuono.

Ia pun menilai, keputusan untuk tidak melantik BG juga membuktikan bahwa Jokowi itu seorang pemimpin yang memiliki karakter walau agak sedikit kurang cepat sebagai decision maker tertinggi di Indonesia.

“Selain itu juga cap Jokowi sebagai Presiden Boneka yang bisa diatur-atur oleh Megawati dan PDIP tidak terbukti selama ini dan stempel presiden boneka untuk Jokowi harus didelete,” puji Ketua DPP Gerindra.

Arief Poyuono saat bersama Jokowi.
Arief Poyuono saat bersama Jokowi.

Poyuono yang juga aktivis gerakan buruh ini berharap, dengan keputusan Jokowi ini,  semua pihak bisa legowo untuk menerimanya pihak baik itu PDIP, pedukung BG dan relawan Jokowi. “Dan jangan melakukan aksi anarkis dan jegal menjegal untuk menganggu jalannya pemerintahan Jokowi-JK!” serunya.

Selanjutnya, ia menyarankan untuk calon Kapolri yang akan dilajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR sebaiknya KPK dan PPATK sebelum DPR melakukan fit and proper test calon Kapolri bisa mengeluarkan surat keterangan kalau harta dan Rekening Komjen Badrodin Haiti didapat dari hasil yang legal.

“Karena Komjen Badroidin Haiti dalam sebuah media massa tercatat sebagai perwira polri  pemilik rekening gendut. Hal ini penting agar tidak ada ada lagi BG jilid 2,” tegas anak buah Prabowo Subianto. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.