Oleh: Nasrudin Joha, Penulis dan pegiat medsos
CNN membuat berita dengan judul “Golkar Tak Terima Kadernya Disebut Setnov Terima Uang e-KTP”. Ini terkait pengakuan Setnov yang menyebut beberapa politikus menerima suap proyek e-KTP, yakni Puan Maharani (PDIP) sebesar sebesar USD500 ribu, Pramono Anung (PDIP) sebesar USD500 ribu, Gandjar Pranowo (PDIP) sebesar USD200 ribu, Olly Dondokambey (PDIP) sebesar USD500 ribu, dan Tamsil Linrung (PDIP) sebesar USD500 ribu.
Sementara dari Golkar disebut nama Melchias Mekeng menerima S$500 ribu dan nama Chairuman Harahap juga disebut menerima.
Agak kekanakan tanggapan Golkar, tetapi PDIP lebih Lebai. PDIP bahkan melalui Sekjennya mengeluarkan pernyataan panjang, mirip BAP non resmi. Isinya seperti pledoi seorang penasehat hukum di mimbar pengadilan.
Partai dalam posisi ini, sebaiknya jangan melawan arus. Melawan arus itu berat, apalagi mengklarifikasi fakta persidangan, berat kawan. Harus diklarifikasi juga dengan fakta persidangan. Bukan tanggapan melankolis, baper, bahkan kekanakan.
Memang benar, efek politik kasus e KTP ini bisa menggerus elektabilitas partai. Tetapi membuat respons terlalu dini, apalagi terlampau melawan logika publik, justru bukan menghadirkan simpati apalagi empati.
Tindakan kekanakan ini, justru menguatkan praduga publik dari tak yakin menjadi haqqul yakin. Pepatah lama masih berlaku: siapa yang luka dia yang berteriak, darimana datangnya api pasti disertai asap, BECIK KETITIK OLO KETORO.
Memang benar, situasi saat ini bagi Golkar maupun PDIP serba salah, simalakama. Didiamkan dianggap pembenaran, ditanggapi menimbulkan keyakinan. Bukan keyakinan atas ketidakterlibatan, tetapi justru meyakinkan benarnya persoalan.
Ada problem besar pada partai, ada problem besar pada demokrasi, ada problem besar pada tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun nampaknya tahun politik membuat partai menjadi berfikir tidak jernih, kurang rinci melihat persoalan. Seharusnya partai menyadari, di era keterbukaan seperti saat ini, monopoli opini bukan berada pada tangan partai.
Apalagi partai yang tidak memiliki kepiawaian, langkah pembentengan diri bisa jadi malah menjadi bunuh diri politik. Di era terbuka seperti saat ini, semua orang bisa menjadi analisis dan mendistribusikan hasil olah fikirnya.
Partai seharusnya menghitung, berapa kekuatan framing opini yang dimiliki partai ketimbang kontra opini yang beredar di masyarakat. Ada Maqolah ulama menyatakan : TERMASUK TINDAKAN BODOH BERANI BERBENTURAN TANPA KEKUATAN.
Membuat counter opini, jika tidak memperhitungkan kontra opini yang otomatis merespons, justru akan memperdalam lobang masalah. Sehingga, sekali saja terjerembab pada lobang masalah, partai akan terkubur dan sulit kekuar dari tanah.
Seharusnya pada situasi sulit seperti saat ini, PDIP dan Golkar lebih banyak istigfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan, dengan berharap semoga Allah SWT berkenan mengambil nyawa dalam keadaan khusnul Khatimah. (***)
