Obsessionnews.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara (Malut) menggelar sosialisasi mekanisme pemberian pinjaman bergulir bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi
“Salah satu kendala yang banyak dihadapi UKM adalah akses permodalan untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu Pemerintah melalui LPDB KUMKM ikut serta berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada koperasi dan UMKM,” kata Kepala Kanwil DJPb Malut Tunas Agung di Ternate, Kamis (23/11/2023).
LPDB KUMKM merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang memiliki tugas di bidang pembiayaan yang mengelola dana bergulir untuk permodalan bagi koperasi dan UMKM.
Program dana bergulir yang dijalankan LPDB KUMKM dilaksanakan sebagai bentuk sinergi Kementerian Keuangan selaku pembina keuangan dengan Kementerian Koperasi dan UKM selaku pembina teknis.
“Guna menjalankan peran dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta mendorong koperasi untuk menjadi penyalur kredit program pemerintah, Kanwil DJPb bersinergi dengan LPDB KUMKM,” ujarnya.
Sosialisasi diikuti 27 peserta dari 2 KPPN di wilayah Maluku Utara, Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi Maluku Utara, serta Koperasi Saro Nifero dari Halmahera Utara.
“Sinergi ini dilakukan dalam rangka pengembangan dan penguatan usaha Koperasi dan UMKM khususnya di Maluku Utara melalui program pinjaman/pembiayaan dana bergulir LPDB KUMKM,” kata dia.
Berdasarkan Online Data System (ODS) per 31 Desember 2022, terdapat 1.079 koperasi aktif di wilayah Maluku Utara, dari 1.079 koperasi tersebut 14 koperasi memiliki grade B, 155 grade C, 40 grade D, dan 870 grade E.
Dari jumlah tersebut, koperasi yang sudah mendapatkan akses pinjaman hingga kini hanya 13 koperasi atau sekitar 1,25 persen dari total koperasi aktif dengan total pinjaman sebesar Rp11,2 miliar.
“Artinya masih ada 98,8 persen koperasi di Maluku Utara yang belum mendapatkan akses pinjaman,” ungkap Direktur Keuangan LPDB KUMKM Ahmad Nizar.
Ia menilai terdapat beberapa hambatan yang mungkin dihadapi, mulai dari keterbatasan jangkauan biaya, keterbatasan informasi, produk, sistem, atau layanan keuangan formal yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan sarana yang tidak sesuai.
Menurut dia, hambatan tersebut bukan menjadi tantangan, melainkan peluang bagi LPDB-KUMKM dan Kanwil DJPb Provinsi Malut sebagai pemangku kepentingan untuk dapat terus berkolaborasi dan bersinergi dalam mewujudkan inklusi keuangan bagi KUMKM.
“Dengan turut melibatkan pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM, program-program pemberdayaan bagi jantung perekonomian negeri ini, perlu dikawal dan dibantu supaya dapat maju dan naik kelas,” kata Tunas. (Antara/arh)
